Gejolak ekonomi global kerap terasa jauh dari Maluku. Namun bagi wilayah kepulauan, dampaknya bisa cepat merambat ke kehidupan sehari-hari, terutama ketika harga energi dunia bergejolak dan biaya distribusi ikut terdorong naik. Kerentanan ini semakin terasa karena struktur ekonomi Maluku masih sangat dipengaruhi aktivitas pemerintahan sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah.
Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah sempat memicu gangguan jalur energi global, termasuk di sekitar Selat Hormuz, yang kemudian mendorong lonjakan harga minyak dunia. Harga minyak acuan global seperti Brent Crude Oil dan West Texas Intermediate bahkan sempat menembus lebih dari 110 dolar AS per barel. Pada periode yang sama, nilai tukar rupiah juga sempat tertekan hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS.
Bagi Maluku, situasi tersebut bukan sekadar angka di pasar global. Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang, sementara pelemahan nilai tukar dapat mendorong kenaikan harga berbagai komoditas yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Karakter geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat aktivitas ekonomi sangat bergantung pada transportasi laut dan udara. Banyak kebutuhan pokok masyarakat masih didatangkan dari luar daerah. Ketika biaya logistik meningkat, harga barang di pasar ikut terdorong naik dan pada akhirnya menekan daya beli serta meningkatkan biaya hidup masyarakat.
Selain dampak pada harga barang, kenaikan harga energi juga dapat berpengaruh pada kebijakan fiskal pemerintah. Ketika harga minyak dunia meningkat, ruang fiskal negara biasanya ikut tertekan sehingga pemerintah cenderung melakukan efisiensi atau penyesuaian belanja. Dalam beberapa tahun terakhir, langkah seperti pembatasan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan rapat, hingga penundaan program pemerintah kerap ditempuh untuk menjaga stabilitas anggaran.
Di sejumlah daerah, penyesuaian belanja mungkin tidak terlalu terasa. Namun bagi wilayah yang aktivitas ekonominya cukup dipengaruhi belanja pemerintah, dampaknya dapat lebih luas. Maluku termasuk dalam kategori ini.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menjadi salah satu penopang utama perekonomian Maluku. Pada periode 2015–2025, sektor ini menyumbang rata-rata sekitar 22,13% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada Triwulan IV 2025, kontribusinya masih berada di kisaran 20,10%, menjadikannya lapangan usaha terbesar kedua setelah pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berkontribusi sekitar 23,52%.
Ketergantungan pada peran pemerintah tampak lebih jelas dari sisi pengeluaran. Dalam struktur PDRB Maluku, pengeluaran konsumsi pemerintah menyumbang rata-rata sekitar 35,50% terhadap aktivitas ekonomi daerah. Artinya, lebih dari sepertiga pergerakan ekonomi Maluku dipicu oleh belanja pemerintah.
Gambaran serupa juga terlihat di tingkat kabupaten/kota. Pada 2024, rata-rata kontribusi sektor administrasi pemerintahan di 11 kabupaten/kota di Maluku mencapai sekitar 20,69%, sementara kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah berada pada kisaran 30,51%.
Secara agregat, perekonomian Maluku masih mencatat kinerja pertumbuhan. Pada 2025, ekonomi Maluku tumbuh sekitar 4,56% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun di balik capaian itu, terdapat tantangan struktural yang dinilai tidak bisa diabaikan.
Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor jasa dalam perekonomian Maluku terus meningkat. Jika pada 2010 kontribusinya berada di kisaran 58%, maka pada 2025 telah melampaui 60%. Akan tetapi, sebagian besar jasa yang berkembang bukan jasa modern berbasis industri atau teknologi, melainkan jasa terkait perdagangan eceran, aktivitas pemerintahan, dan berbagai kegiatan ekonomi informal. Kondisi ini membuat pertumbuhan belum sepenuhnya ditopang aktivitas produksi bernilai tambah tinggi.
Situasi tersebut kerap digambarkan sebagai fenomena “ekonomi ember bocor”. Dana yang masuk ke daerah, baik melalui APBN, APBD, maupun program pemerintah, dinilai tidak berputar lama di dalam ekonomi lokal karena banyak kebutuhan dasar masih dipasok dari luar daerah. Beras didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi, bahan bangunan dari Sulawesi, bahkan sebagian produk olahan perikanan juga berasal dari luar Maluku. Akibatnya, efek pengganda ekonomi dari setiap rupiah yang masuk menjadi relatif terbatas.
Dengan struktur seperti ini, gejolak global yang memicu kenaikan harga energi sekaligus mendorong efisiensi belanja pemerintah dapat menimbulkan tekanan ganda. Di satu sisi, biaya logistik yang meningkat mendorong kenaikan harga barang dan menekan daya beli. Di sisi lain, pembatasan belanja pemerintah berpotensi mengurangi aktivitas ekonomi yang selama ini menjadi penggerak utama.
Kondisi tersebut dipandang sebagai momentum refleksi bagi arah pembangunan ekonomi Maluku. Ketergantungan yang terlalu besar pada belanja pemerintah dinilai bukan fondasi yang kuat dalam jangka panjang, meski Maluku memiliki potensi sumber daya alam besar, seperti perikanan, rempah-rempah (pala dan cengkeh), serta sumber pangan lokal seperti sagu.
Hingga kini, sebagian komoditas unggulan tersebut masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Nilai tambah dari proses pengolahan lebih banyak dinikmati daerah lain yang memiliki industri pengolahan lebih berkembang.
Sejumlah agenda dinilai dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah ke depan. Di antaranya mendorong pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, khususnya untuk komoditas seperti perikanan, pala, cengkeh, kelapa, dan sagu. Penguatan sistem logistik wilayah kepulauan juga disebut penting, melalui perbaikan konektivitas antarpulau, peningkatan efisiensi transportasi laut, serta penguatan rantai pasok regional guna menurunkan biaya ekonomi.
Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi juga dinilai perlu didorong, termasuk melalui pengembangan ekonomi maritim, industri kreatif berbasis budaya lokal, serta pariwisata yang memanfaatkan potensi alam dan sejarah rempah. Selain itu, penguatan pangan lokal menjadi agenda strategis di tengah ketidakpastian global, mengingat ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah dapat menjadi kerentanan tersendiri bagi wilayah kepulauan. Pengembangan komoditas seperti pisang, sagu, ubi, sukun, dan jagung disebut relevan bukan hanya untuk ketahanan pangan, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Pada akhirnya, gejolak ekonomi global dinilai tidak semata menjadi ancaman, tetapi juga pengingat bahwa struktur ekonomi daerah perlu diperkuat. Jika Maluku ingin lebih tangguh, ketergantungan berlebihan pada belanja pemerintah disebut perlu dikurangi secara bertahap melalui penguatan sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah lokal.
