Gejolak ekonomi global kembali menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional. Ketegangan politik di sejumlah kawasan dunia yang memicu kenaikan harga energi dan perlambatan ekonomi global dinilai berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia, termasuk keberlanjutan berbagai program pembangunan seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Imamudin Yuliadi mengatakan dinamika global dapat berdampak langsung terhadap kinerja ekonomi makro Indonesia. Salah satu dampaknya adalah potensi melemahnya permintaan ekspor komoditas Indonesia akibat kontraksi ekonomi di negara-negara mitra dagang.

“Ketika ekonomi global melambat, kebutuhan terhadap komoditas dari negara berkembang seperti Indonesia ikut menurun,” ujar Imamudin, Kamis (12/3/2026).

Ia menjelaskan, jika kondisi tersebut terjadi secara luas, surplus neraca perdagangan Indonesia berpotensi semakin tergerus. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir surplus perdagangan menjadi salah satu penyangga penting bagi stabilitas ekonomi nasional.

Menurutnya, penurunan surplus dapat memengaruhi ketahanan ekonomi Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan keseimbangan fiskal. Di saat yang sama, kenaikan harga minyak dunia juga membawa konsekuensi bagi perekonomian domestik. Jika harga energi internasional terus meningkat, pemerintah menghadapi pilihan kebijakan yang tidak mudah, yakni menyesuaikan harga BBM di dalam negeri atau meningkatkan subsidi energi untuk menahan kenaikan harga.

Namun, peningkatan subsidi energi memiliki implikasi pada pengelolaan anggaran negara. Ketika alokasi subsidi meningkat, ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan dapat menyempit.

“Program prioritas, termasuk program sosial seperti MBG, berpotensi menghadapi tekanan anggaran apabila kondisi fiskal semakin terbatas,” kata Imamudin.

Dalam konteks itu, ia menilai keberlanjutan MBG menjadi bagian dari tantangan kebijakan ekonomi yang lebih luas. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, dinilai memiliki potensi dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia, tetapi implementasi dan keberlanjutannya tetap bergantung pada kondisi fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

Imamudin juga menilai dampak program MBG terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat masih memerlukan kajian lebih mendalam karena dampaknya bisa berbeda di tiap daerah. Perbedaan itu dipengaruhi kesiapan infrastruktur ekonomi lokal serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam rantai pasok program.

Menurutnya, daerah yang mampu melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan untuk MBG berpotensi memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. “Sebaliknya, jika rantai pasok tidak melibatkan pelaku ekonomi lokal, dampak pengganda bagi perekonomian daerah menjadi terbatas,” ujarnya.

Selain tantangan ekonomi, pelaksanaan program juga dinilai perlu memperhatikan aspek pengawasan dan transparansi. Imamudin menyinggung pemberitaan kasus keracunan makanan pada siswa yang mengonsumsi makanan MBG sebagai pengingat pentingnya pengawasan kualitas pangan. Ia menekankan standar keamanan pangan harus dijaga ketat agar tujuan peningkatan gizi tidak menimbulkan risiko kesehatan.

Ia juga mengingatkan potensi munculnya praktik rente oleh oknum tertentu. Jika program dimanfaatkan pihak yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kualitas dan tujuan sosial, manfaat program bagi masyarakat dapat berkurang. Karena itu, transparansi dan pengawasan pengelolaan anggaran dinilai penting untuk memastikan efektivitas MBG.

Salah satu langkah yang disarankan adalah mengkaji secara rinci proporsi anggaran yang benar-benar digunakan untuk pembelian bahan pangan dari daerah setempat. “Semakin besar penggunaan bahan pangan lokal, semakin besar pula dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat,” katanya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Imamudin menilai strategi menjaga stabilitas harga bahan pokok juga menjadi kunci agar program MBG dapat berjalan. Ia menekankan stabilitas harga sangat bergantung pada ketersediaan pasokan pangan di pasar, sehingga kelancaran distribusi dan produksi pangan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program.

Ia menambahkan, momentum pelaksanaan MBG yang bertepatan dengan bulan Ramadan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi pangan di daerah. Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan dinilai dapat menjadi peluang untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan kebutuhan pangan.

“Program MBG dapat menjadi instrumen strategis tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam membangun ketahanan pangan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” ujarnya.

Imamudin menegaskan, dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat, serta keterlibatan aktif masyarakat, program MBG berpotensi tetap berjalan efektif meski menghadapi tekanan ekonomi global. Dalam situasi penuh ketidakpastian, pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan sosial dengan penguatan ekonomi lokal dinilai menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.