Gejolak ekonomi global kembali dinilai perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian Indonesia. Ketegangan politik di sejumlah kawasan dunia yang berdampak pada kenaikan harga energi serta perlambatan ekonomi global disebut dapat menekan kinerja ekonomi nasional dan pada akhirnya berimbas pada keberlanjutan berbagai program pembangunan, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof Imamudin Yuliadi, mengatakan dinamika global dapat berdampak langsung pada indikator makroekonomi Indonesia. Salah satu risiko yang muncul adalah melemahnya permintaan ekspor komoditas Indonesia seiring kontraksi ekonomi di negara mitra dagang.
“Salah satu dampaknya adalah melemahnya permintaan ekspor komoditas Indonesia akibat kontraksi ekonomi di negara-negara mitra dagang. Ketika ekonomi global melambat, kebutuhan terhadap komoditas dari negara berkembang seperti Indonesia ikut menurun,” ujar Prof Imamudin di Yogyakarta, Kamis (12/3/2026).
Ia menilai, bila perlambatan tersebut terjadi secara luas, surplus neraca perdagangan Indonesia berpotensi semakin tergerus. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir, surplus perdagangan menjadi salah satu penyangga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, penurunan surplus dapat memengaruhi ketahanan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta keseimbangan fiskal.
Selain tekanan dari sisi perdagangan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di pasar global juga dinilai membawa konsekuensi bagi perekonomian domestik. Jika harga energi internasional terus meningkat, pemerintah menghadapi pilihan kebijakan yang tidak mudah, yakni menyesuaikan harga BBM dalam negeri atau meningkatkan subsidi energi untuk menahan kenaikan harga.
Namun, peningkatan subsidi BBM juga berimplikasi pada pengelolaan anggaran negara. Ketika alokasi subsidi energi membesar, ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan berpotensi menyempit.
“Program prioritas, termasuk program sosial seperti MBG, berpotensi menghadapi tekanan anggaran apabila kondisi fiskal semakin terbatas,” kata Prof Imamudin.
Dalam konteks tersebut, ia menilai keberlanjutan program MBG menjadi bagian dari tantangan kebijakan ekonomi yang lebih luas. Program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, dinilai memiliki potensi dampak jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Meski demikian, pelaksanaan dan keberlanjutannya tetap bergantung pada kondisi fiskal serta stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, Prof Imamudin menyebut dampak MBG terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat masih memerlukan kajian lebih mendalam. Ia menilai dampaknya bisa berbeda di tiap daerah, tergantung kesiapan infrastruktur ekonomi lokal dan sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam rantai pasok.
Menurutnya, daerah yang mampu melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan berpotensi memperoleh manfaat ekonomi lebih besar karena program dapat mendorong permintaan terhadap produk pangan daerah. Sebaliknya, jika rantai pasok tidak melibatkan pelaku ekonomi lokal, dampak pengganda bagi perekonomian daerah dinilai menjadi terbatas.
Selain aspek ekonomi, sejumlah persoalan dalam pelaksanaan juga disebut perlu menjadi perhatian. Pemberitaan mengenai kasus keracunan makanan pada siswa yang mengonsumsi makanan MBG, menurutnya, menunjukkan pentingnya pengawasan kualitas pangan. Standar keamanan pangan perlu dijaga ketat agar tujuan peningkatan gizi tidak menimbulkan risiko kesehatan.
Ia juga menyinggung potensi munculnya praktik rente oleh oknum tertentu. Jika program dimanfaatkan semata untuk mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kualitas dan tujuan sosialnya, manfaat program bagi masyarakat dapat berkurang dan menghambat dampak ekonomi yang semestinya dirasakan daerah.
Karena itu, Prof Imamudin menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan efektivitas program. Salah satu langkah yang disebutnya dapat dilakukan adalah mengkaji proporsi anggaran yang benar-benar digunakan untuk pembelian bahan pangan dari daerah setempat. Semakin besar penggunaan bahan pangan lokal, semakin besar pula dampak ekonomi bagi masyarakat.
Di tengah ketidakpastian global, ia juga menilai strategi menjaga stabilitas harga bahan pokok menjadi kunci agar program MBG dapat berjalan. Stabilitas harga, menurutnya, sangat bergantung pada ketersediaan pasokan di pasar, sehingga kelancaran distribusi dan produksi pangan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program.
Momentum pelaksanaan MBG yang bertepatan dengan bulan Ramadhan, lanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi pangan di daerah. Aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat selama Ramadhan dinilai dapat menjadi peluang untuk memperluas keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan kebutuhan pangan.
Pada akhirnya, Prof Imamudin menilai tantangan ekonomi global tidak hanya menuntut ketahanan kebijakan fiskal, tetapi juga mendorong inovasi dalam pengelolaan program sosial. Ia menyebut MBG berpotensi menjadi instrumen strategis bukan hanya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi daerah.
Ia menegaskan, dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat, serta keterlibatan aktif masyarakat, program MBG dinilai berpeluang tetap berjalan efektif meski menghadapi tekanan ekonomi global. Menurutnya, pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan sosial dengan penguatan ekonomi lokal dapat menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
