BERITA TERKINI
G7 Dukung Pelepasan Cadangan Minyak, Gangguan Selat Hormuz dan LNG Qatar Picu Kekhawatiran Inflasi Global

G7 Dukung Pelepasan Cadangan Minyak, Gangguan Selat Hormuz dan LNG Qatar Picu Kekhawatiran Inflasi Global

Sorotan ekonomi global pada 11 Maret 2026 didominasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasokan energi, jalur pelayaran strategis, serta respons pemerintah dan bank sentral. Sejumlah langkah darurat disiapkan untuk meredam lonjakan harga, sementara lembaga internasional memperingatkan efek berantai ke inflasi dan rantai pasok.

Kelompok Tujuh (G7) negara industri menyatakan dukungan resmi untuk penggunaan cadangan minyak strategis guna mengatasi kekurangan pasokan dan mengurangi volatilitas pasar sejak pecahnya konflik di Timur Tengah. Dukungan itu disampaikan setelah pertemuan virtual pada 10 Maret antara menteri energi G7 dan Badan Energi Internasional (IEA). Dalam pernyataan yang dirilis 11 Maret, para menteri energi G7 menyebut mereka memantau perkembangan pasar energi secara cermat dan bekerja sama dengan IEA serta mitra internasional untuk menjaga keamanan pasokan.

Di saat yang sama, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) memperingatkan dampak luas dari gangguan pengiriman di Selat Hormuz. Dalam laporan yang diterbitkan 10 Maret, UNCTAD menyatakan ketegangan militer telah mengganggu lalu lintas maritim di jalur pelayaran yang membawa sekitar seperlima minyak dunia yang diangkut melalui laut, selain volume besar gas alam cair (LNG) dan pupuk. Gangguan ini memunculkan kekhawatiran terhadap pasar energi global, rantai pasokan, dan harga pangan.

Dari Eropa, Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde menegaskan komitmen bank sentral untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Dalam wawancara dengan France 2 pada 10 Maret, Lagarde mengatakan ECB akan menerapkan “semua langkah yang diperlukan” di tengah fluktuasi harga minyak yang dipicu konflik di Iran. Ia juga menyatakan ECB tidak akan membiarkan warga Eropa mengalami guncangan harga seperti pada 2022–2023, seraya menilai ekonomi Zona Euro kini lebih tangguh dibanding saat dampak konflik Rusia-Ukraina.

Di Amerika Serikat, laporan USA TODAY pada 10 Maret menyoroti meningkatnya kekhawatiran stagflasi, yakni kombinasi inflasi tinggi dan pertumbuhan yang lambat. Kekhawatiran itu muncul dari harga minyak yang tinggi bersamaan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang melemah. Para ekonom, analis, dan investor disebut telah berulang kali memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak di tengah perlambatan ekonomi merupakan sinyal yang mengkhawatirkan, mengingat pengalaman 1970-an ketika warga Amerika sempat mengantre di SPBU dan menghadapi suku bunga dua digit.

Jepang mengambil langkah tersendiri dengan memutuskan pelepasan minyak dari cadangan strategisnya. Pada 11 Maret, Perdana Menteri Sanae Takachi menyatakan Jepang akan mulai melepaskan cadangan minyak paling lambat 16 Maret untuk mengurangi tekanan pada harga bensin dan energi lain di tengah kekhawatiran pasokan akibat konflik di Timur Tengah. Ia mengatakan keputusan itu diambil tanpa menunggu keputusan resmi koordinasi pelepasan cadangan internasional dengan IEA, dengan tujuan meredakan ketegangan pasokan-permintaan di pasar energi internasional.

Gangguan pasokan juga datang dari Qatar. Fasilitas ekspor LNG terbesar di dunia di Ras Laffan dilaporkan menghentikan pengiriman selama lima hari berturut-turut, menjadi gangguan terlama sejak 2008. Penghentian ekspor di fasilitas yang memasok hampir 20% produksi LNG global itu terjadi setelah operasi militer Iran pada awal pekan, dan segera memicu lonjakan harga gas di pasar Eropa dan Asia.

Di tengah ketidakpastian tersebut, survei Reuters menunjukkan Bank Sentral Jepang (BoJ) diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan di 0,75% pada pertemuan kebijakan pekan depan. Namun, BoJ diproyeksikan menaikkan suku bunga menjadi 1% pada akhir Juni 2026, meski terdapat risiko yang sulit diprediksi terkait konflik AS-Israel dan Iran. Kenaikan harga minyak akibat konflik disebut meningkatkan kekhawatiran inflasi global dan memperumit pengambilan kebijakan bank sentral.

Di luar isu energi, Jepang juga menegaskan agenda jangka panjang untuk memperkuat industri semikonduktor. Pada pertemuan strategis 10 Maret, pemerintah menetapkan target meningkatkan penjualan chip produksi dalam negeri menjadi 15 triliun yen (US$95 miliar) pada 2030 dan 40 triliun yen (US$250 miliar) pada 2040. Target 2040 itu setara delapan kali lipat dibanding level 2020, ketika penjualan sektor tersebut sekitar 5 triliun yen menurut data Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang.

Rangkaian perkembangan ini menunjukkan bagaimana konflik geopolitik dapat cepat merambat ke pasar energi, jalur perdagangan, hingga kebijakan moneter. Dengan tekanan harga yang kembali menguat, langkah koordinasi cadangan minyak, pemantauan pasokan LNG, dan respons bank sentral menjadi perhatian utama pelaku pasar dan pemerintah.