Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Surabaya merespons instruksi DPP PDIP terkait potensi guncangan ekonomi global yang dipicu konflik di Timur Tengah. Melalui surat bernomor 963/IN/DPP/III/2026, seluruh kader di daerah diminta memperketat pengawasan anggaran agar masyarakat terlindungi dari dampak kenaikan harga komoditas dunia.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP, Saifuddin Zuhri, menilai kewaspadaan perlu ditingkatkan karena ada potensi lonjakan harga minyak mentah. Ia menyebut, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat membebani subsidi energi nasional hingga Rp7 triliun, yang berisiko memicu kenaikan harga BBM dan biaya distribusi pangan.
“Pengawasan penggunaan anggaran harus diperketat agar lebih efisien dan tepat sasaran. Program yang tidak mendesak sebaiknya ditunda,” ujar Saifuddin.
Fraksi PDIP juga mendorong Pemerintah Kota Surabaya segera melakukan analisis fiskal secara komprehensif. Fokus utama diarahkan pada upaya menjaga stabilitas pasokan bahan pokok serta memperkuat sektor kesejahteraan dasar di tengah ketidakpastian ekonomi.
Saifuddin merinci sejumlah sektor yang dinilai perlu menjadi prioritas dalam APBD, yakni pendidikan dan kesehatan agar layanan tetap berjalan optimal tanpa kendala biaya, pemenuhan gizi dan hunian untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, serta penguatan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan.
Kelompok rentan yang dimaksud meliputi warga miskin, buruh, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM. Menurut Saifuddin, efisiensi anggaran tidak semata penghematan, melainkan memastikan setiap rupiah APBD digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Dengan langkah tersebut, Fraksi PDIP DPRD Surabaya berharap dampak inflasi global dapat diredam di tingkat daerah sehingga stabilitas ekonomi dan daya beli warga Surabaya tetap terjaga.
