Pemerintah Filipina menetapkan status darurat energi nasional di tengah meningkatnya tekanan terhadap pasokan dan harga energi global. Kebijakan ini diumumkan Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebagai respons atas dampak konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang dinilai berpotensi mengganggu pasokan energi dunia dan menekan perekonomian domestik.
Marcos Jr. menyebut situasi tersebut sebagai “bahaya yang mengancam” ketahanan energi nasional. Menurut dia, penetapan status darurat diperlukan agar pemerintah dapat bertindak cepat dan terkoordinasi untuk mengantisipasi gangguan pasokan energi global.
“Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada,” ujar Marcos Jr., Rabu, 25 Maret 2026.
Penetapan darurat energi ini berlangsung bersamaan dengan rencana aksi unjuk rasa selama dua hari yang digelar kelompok pekerja transportasi dan organisasi konsumen mulai Kamis (26/3). Aksi tersebut dipicu oleh lonjakan harga bahan bakar dan penilaian bahwa respons pemerintah berjalan lambat.
Dalam kebijakan darurat ini, pemerintah membentuk komite khusus untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan barang-barang vital, termasuk bahan bakar, pangan, obat-obatan, dan produk pertanian. Status darurat berlaku selama satu tahun dan memberi kewenangan lebih luas kepada pemerintah, termasuk pengadaan bahan bakar serta produk minyak bumi secara langsung, bahkan dengan pembayaran di muka bila diperlukan.
Selain itu, otoritas juga diberi mandat untuk menindak praktik penimbunan, spekulasi harga, dan manipulasi pasokan energi. Sebelumnya, Menteri Energi Filipina Sharon Garin menyatakan cadangan bahan bakar nasional saat ini diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 45 hari. Pemerintah disebut tengah mengupayakan pengadaan hingga 1 juta barel minyak dari berbagai negara untuk memperkuat cadangan, meski masih dihadapkan pada ketidakpastian pasokan.
Di sisi lain, Duta Besar Filipina untuk Amerika Serikat Jose Manuel Romualdez mengatakan Manila sedang berkoordinasi dengan Washington untuk membuka peluang pembelian minyak dari negara-negara yang terkena sanksi, termasuk kemungkinan dari Iran dan Venezuela. “Semua opsi sedang dipertimbangkan,” kata Romualdez ketika ditanya apakah minyak dari Iran dan Venezuela termasuk dalam pembicaraan dengan AS.
Namun, kebijakan pemerintah menuai kritik dari sejumlah pihak. Kelompok transportasi seperti Piston menilai langkah darurat belum menyentuh akar persoalan, terutama tingginya beban pajak bahan bakar. Mereka mendesak pemerintah menangguhkan pajak cukai dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk minyak bumi untuk menurunkan harga secara cepat.
“Jika pemerintah benar-benar bermaksud melindungi pekerja transportasi dan penumpang dari krisis geopolitik ini, pemerintah harus segera menangguhkan Pajak Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai atas produk minyak bumi untuk menurunkan harga secara drastis dalam semalam,” kata Piston dalam pernyataan pada Selasa.
Kritik serupa juga disuarakan kelompok masyarakat sipil yang menilai kebijakan darurat belum mencakup pengendalian harga yang efektif. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mulai menggulirkan bantuan sosial, antara lain penyediaan layanan bus gratis bagi pelajar dan pekerja di beberapa kota, serta penyaluran subsidi sebesar 5.000 peso kepada pengemudi transportasi umum dan ojek untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar.
Di tengah ketidakpastian situasi global, pemerintah Filipina kini berupaya menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus meredam gejolak sosial akibat kenaikan harga yang terus membebani masyarakat.
