Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menetapkan keadaan darurat energi nasional pada Selasa (24/3/2026) sebagai respons atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi dan perekonomian negara.

Dalam pernyataannya, Marcos menyebut konflik tersebut memicu ketidakpastian di pasar energi global, disrupsi rantai pasokan, serta lonjakan dan volatilitas harga minyak internasional yang signifikan. Ia menegaskan situasi itu menjadi ancaman serius terhadap keamanan energi Filipina.

Melalui perintah eksekutif yang dibagikan ke publik, Marcos menyatakan deklarasi darurat energi memungkinkan pemerintah menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk menghadapi risiko dari gangguan pasokan energi global dan dampaknya terhadap ekonomi domestik.

Status darurat ini berlaku selama satu tahun. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memperoleh kewenangan untuk mempercepat pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi. Pemerintah juga dapat melakukan pembayaran di muka guna memastikan ketersediaan pasokan yang memadai.

Untuk mengantisipasi gangguan distribusi, Marcos membentuk komite khusus yang bertugas mengawasi kelancaran pergerakan, pasokan, dan distribusi berbagai kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar, makanan, obat-obatan, serta produk pertanian.

Menteri Energi Filipina Sharon Garin mengatakan cadangan bahan bakar negara saat ini diperkirakan cukup untuk sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi nasional. Pemerintah juga berupaya mengadakan tambahan hingga 1 juta barel minyak dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dan di luar kawasan.

Namun, Garin mengakui upaya pengadaan itu masih diliputi ketidakpastian, terutama untuk putaran pemesanan berikutnya di tengah dinamika pasar global yang belum stabil.

Selain sektor energi, Marcos menginstruksikan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan bank sentral Filipina untuk memantau dampak konflik terhadap nilai tukar peso, termasuk potensi depresiasi mata uang dan pengaruhnya terhadap arus remitansi dari luar negeri.

Di sisi lain, sejumlah senator yang tengah menyelidiki kesiapan pemerintah mengkritik kurangnya koordinasi dalam merespons lonjakan harga energi. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi mendorong inflasi ke level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir serta menekan pertumbuhan ekonomi nasional.