Eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memunculkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas perdagangan global. Ketegangan di Timur Tengah dinilai tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga berpotensi mengganggu jalur distribusi energi dunia serta mendorong kenaikan biaya logistik internasional. Situasi ini menjadi perhatian bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dyah Titis Kusuma Wardani menjelaskan bahwa perdagangan global saat ini berada dalam fase fragmentasi geopolitik yang semakin nyata. Menurutnya, eskalasi konflik AS–Israel dengan Iran meningkatkan persepsi risiko pada jalur perdagangan energi strategis.
Dyah menyoroti Selat Hormuz sebagai salah satu titik krusial. Ia menyebut sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melewati jalur tersebut. Bagi Indonesia, dampak konflik disebut tidak selalu terjadi secara langsung, namun dapat terasa melalui kenaikan premi asuransi kapal serta biaya energi.
Dyah menambahkan, konflik di Timur Tengah umumnya memengaruhi negara berkembang melalui kenaikan harga energi dan gangguan rute logistik global. Ketika biaya transportasi dan energi meningkat, tekanan terhadap perekonomian domestik ikut menguat.
“Jika jalur seperti Selat Hormuz terganggu atau premi perang meningkat, maka biaya impor bahan bakar Indonesia akan ikut naik. Dampaknya dapat memicu inflasi energi dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Situasi ini merupakan supply-side shock yang biasanya paling dirasakan oleh negara berkembang,” ujarnya dalam wawancara daring pada Jumat (6/3).
Dari sisi neraca perdagangan, Dyah menilai dampak konflik dapat muncul dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam waktu dekat, lonjakan harga energi berpotensi meningkatkan nilai impor Indonesia sehingga menekan surplus perdagangan.
Ia mengatakan kenaikan harga minyak atau gas akibat kekhawatiran terhadap pasokan dari kawasan Teluk dapat meningkatkan tagihan impor Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi surplus neraca dagang yang selama ini menjadi salah satu penopang stabilitas ekonomi.
Dalam jangka panjang, Dyah menilai konflik geopolitik juga dapat memicu perubahan pola rantai pasok global. Ia menyebut negara-negara maju mulai mengalihkan produksi ke negara yang dinilai lebih stabil melalui strategi relokasi industri.
Selain energi, sejumlah komoditas strategis juga dinilai rentan terdampak. Gangguan pada jalur pelayaran internasional dapat memperpanjang waktu pengiriman dan meningkatkan biaya logistik bagi industri di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Dyah menyebut komoditas yang paling rentan adalah minyak, LNG, dan pupuk berbasis gas. Jika kapal harus menghindari rute yang dinilai berisiko di kawasan Hormuz atau Laut Merah, jalur pelayaran dapat menjadi lebih panjang dan waktu pengiriman meningkat. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu stok bahan baku industri di Indonesia.
Ketidakpastian global juga dinilai dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi domestik. Dyah menjelaskan, dalam situasi konflik yang meningkat, investor cenderung memindahkan aset ke instrumen yang dianggap lebih aman.
Untuk menghadapi risiko tersebut, Dyah menyarankan pemerintah memperkuat diversifikasi energi dan pasar perdagangan, meningkatkan cadangan strategis seperti BBM dan pangan, serta memperkuat diplomasi ekonomi. Ia juga menilai Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama regional seperti ASEAN untuk membuka jalur perdagangan alternatif.
