Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran pada 28 Februari 2026 kembali memicu ketidakpastian global. Ketegangan di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada isu politik dan keamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Sejumlah kanal penularan dinilai bisa memengaruhi ekonomi domestik, mulai dari kenaikan harga minyak, tekanan inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, gangguan logistik, hingga beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Harga minyak berisiko melonjak, inflasi ikut tertekan

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Mohammad Nur Rianto Al Arif, menilai konflik di Timur Tengah memiliki dampak sistemik terhadap ekonomi global karena kawasan tersebut merupakan pusat pasokan energi dunia. Ia menekankan Iran bukan pemain pinggiran dalam peta energi global, mengingat cadangan minyak dan gasnya besar serta posisinya strategis pada jalur distribusi energi.

Menurutnya, pasar minyak cenderung bereaksi cepat terhadap risiko. Bahkan tanpa gangguan fisik pada pasokan, ekspektasi potensi gangguan dinilai cukup untuk mendorong harga naik. Kenaikan harga minyak kemudian dapat menjalar ke berbagai sektor, seperti biaya produksi dan distribusi—terutama transportasi dan manufaktur—serta memicu tekanan inflasi domestik.

Ia juga mengingatkan bahwa inflasi energi cenderung lebih membebani kelompok rentan karena proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok lebih besar. Dampak lanjutan yang mungkin muncul antara lain penurunan daya beli dan potensi pelebaran defisit neraca perdagangan bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia.

Ancaman gangguan pasokan dan logistik

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan dampak konflik tidak hanya berhenti pada kenaikan harga minyak, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi energi dan arus perdagangan. Ia menyebut kenaikan harga minyak sebagai dampak pertama yang paling cepat muncul, disertai risiko terputusnya logistik antara Timur Tengah dan Indonesia.

Mengingat Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak dari kawasan tersebut, gangguan jalur distribusi dapat meningkatkan risiko masalah pasokan. Jusuf Kalla bahkan memperkirakan cadangan bahan bakar nasional relatif terbatas.

Selain energi, gangguan logistik juga dapat tercermin pada naiknya biaya asuransi pengiriman akibat risiko keamanan, perubahan rute pelayaran dan penerbangan yang menambah waktu tempuh dan biaya, tertundanya aktivitas impor-ekspor yang melintasi kawasan konflik, serta gangguan rantai pasok industri jika bahan baku terlambat tiba. Ia menilai dampaknya mungkin tidak langsung terasa dalam hitungan hari, tetapi bisa mulai dirasakan dalam waktu sekitar satu minggu.

Tekanan fiskal: defisit APBN 2026 berpotensi melebar

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memperkirakan konflik dapat memberi tekanan signifikan terhadap APBN 2026. Ia menyoroti dua jalur utama, yakni kenaikan harga minyak yang meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi, serta pelemahan rupiah akibat penguatan dolar AS di tengah ketidakpastian global.

Yusuf menjelaskan, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel diperkirakan meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun, namun belanja negara meningkat lebih besar, sekitar Rp10,3 triliun. Dengan demikian, secara bersih defisit disebut dapat melebar sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan 1 dolar AS per barel.

Dalam skenario moderat, kenaikan harga minyak sekitar 15 dolar AS per barel dinilai dapat mendorong defisit melebar lebih dari Rp100 triliun. Dalam skenario berat, pelebarannya disebut bisa melampaui Rp200 triliun.

Selain itu, ia menyebut setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS dapat meningkatkan belanja negara sekitar Rp6,1 triliun, sementara tambahan pendapatan hanya sekitar Rp5,3 triliun.

Pasar keuangan dan pertumbuhan ikut tertekan

Ketidakpastian geopolitik umumnya mendorong investor beralih ke aset yang dinilai lebih aman. Bagi Indonesia, kondisi ini dapat memicu volatilitas pasar saham, arus modal keluar dari pasar keuangan domestik, tekanan lanjutan pada nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya pembiayaan jika suku bunga global kembali mengetat.

Dalam situasi harga energi tinggi yang bertahan lama, konsumsi rumah tangga dan investasi swasta berpotensi melambat. Dalam jangka menengah, kombinasi faktor tersebut dapat menekan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah: fundamental dinilai tetap terjaga

Di tengah tekanan global, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Dalam keterangan resmi, ia menyebut beberapa indikator penopang, antara lain PMI manufaktur yang tetap ekspansif, surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan sebagai bantalan eksternal, serta komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB sesuai ketentuan fiskal.

Pemerintah juga menyampaikan upaya stabilisasi harga pangan dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya ketidakpastian global.