Serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk dampaknya bagi Indonesia. Ketegangan di kawasan penghasil energi dunia dinilai dapat cepat menular ke pasar energi, nilai tukar, inflasi, hingga beban fiskal negara-negara pengimpor.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan setiap eskalasi konflik di Timur Tengah biasanya langsung memengaruhi pasar global melalui beberapa jalur sekaligus. Menurutnya, reaksi awal kerap terlihat pada lonjakan harga minyak, meningkatnya risiko jalur pelayaran tanker, serta naiknya biaya energi bagi negara pengimpor.
Pasar global disebut sudah menunjukkan respons tersebut. Harga minyak Brent sempat melonjak hingga sekitar USD 119,5 per barel pada 9 Maret 2026, sebelum kembali berfluktuasi. Rizal menilai kombinasi kenaikan harga minyak dan penguatan dolar menjadi ancaman bagi Indonesia karena masih berstatus net importer migas. “Syok eksternal cepat masuk ke kurs, inflasi, dan fiskal,” ujarnya.
Rizal juga menyoroti kekhawatiran terhadap keamanan jalur distribusi energi dunia. Dua titik yang dinilai paling krusial adalah Selat Hormuz dan Bab-el-Mandeb, yang menjadi rute utama kapal tanker dari kawasan Teluk menuju Asia, Eropa, dan Amerika. Ia menyebut Selat Hormuz sebagai chokepoint energi terpenting, dengan catatan US Energy Information Administration (EIA) bahwa jalur ini menyalurkan sekitar 20% perdagangan minyak dunia dan lebih dari 20% perdagangan LNG global.
Adapun Bab-el-Mandeb menjadi penghubung penting antara Laut Merah dan Terusan Suez. Jika kedua jalur ini terganggu secara bersamaan, dampaknya dinilai tidak hanya pada pasokan minyak mentah, tetapi juga pada biaya distribusi energi global. “Bila dua jalur ini terganggu sekaligus, biaya pengiriman, premi asuransi, dan harga energi dunia naik. Bagi Indonesia, efeknya bukan hanya pada harga crude, tetapi juga harga BBM jadi, LPG, dan ongkos freight,” kata Rizal.
Kerentanan Indonesia, menurut Rizal, juga terkait dengan struktur impor energi yang masih bergantung pada Timur Tengah. Ia menyebut sekitar 20–25% impor crude Indonesia melewati Selat Hormuz, sementara sekitar 25% crude dan 30% impor LPG Indonesia bersumber dari Timur Tengah. Jika konflik berlangsung lama, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan ganda berupa pasokan yang lebih sulit dan harga yang lebih mahal.
“Risikonya bukan sekadar volume tertahan, melainkan juga substitusi pasokan dengan harga lebih mahal, waktu tempuh lebih panjang, dan volatilitas pasokan LPG yang lebih sensitif terhadap syok kawasan,” ujar Rizal.
Dari sisi kesiapan domestik, pemerintah disebut masih memiliki stok energi nasional, meski ketahanannya terbatas bila gangguan global berlangsung lama. Rizal menyebut stok BBM berada di kisaran 21–23 hari, yang oleh Pertamina dinilai sebagai kisaran normal dalam sistem logistik nasional. Untuk LPG, data Kementerian ESDM pada awal 2026 menunjukkan daya tahan stok nasional di kisaran 10–16 hari dengan rata-rata sekitar 12,8 hari.
Tekanan lain dinilai dapat muncul pada stabilitas nilai tukar rupiah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai ketidakpastian global biasanya diikuti pelemahan mata uang negara berkembang. Ia menyebut transmisi terjadi melalui tiga jalur, termasuk meningkatnya kebutuhan devisa akibat biaya impor energi yang lebih mahal serta keluarnya dana investor dari pasar negara berkembang.
“Market mengalami outflow,” kata Bhima. Ia menilai arus keluar dana dari pasar obligasi maupun saham dapat melemahkan rupiah dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Dampak lanjutan, menurutnya, membuat impor berbagai barang menjadi lebih berat, termasuk pangan dan elektronik. Ia juga menilai biaya produksi industri bisa meningkat karena banyak komponen masih bergantung pada impor.
Dalam situasi tersebut, Bhima mendorong pemerintah menyiapkan mitigasi fiskal agar tekanan eksternal tidak semakin membebani perekonomian. Ia menyebut masih ada ruang hingga sekitar Rp 340 triliun yang dapat digunakan untuk memperkuat subsidi energi dan menjaga daya beli. Bhima juga menyarankan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditinjau kembali. “MBG-nya yang harus dipangkas,” ujarnya, seraya memperkirakan penghematan anggaran dari penyesuaian program itu dapat mencapai sekitar Rp 290 triliun.
Selain tekanan pada kurs dan harga, Bhima mengingatkan ketegangan geopolitik juga berpotensi memicu kepanikan di pasar domestik jika tidak dikelola dengan baik. Ia menilai pemerintah perlu menjaga komunikasi publik agar tidak terjadi panic buying, terutama pada komoditas energi atau kebutuhan pokok.
Di tengah eskalasi konflik, pemerintah Indonesia menyampaikan kesiapan untuk menjadi mediator. Namun sejumlah peneliti menilai langkah tersebut tidak mudah diwujudkan. Guru Besar Ilmu Keamanan dan Perdamaian Universitas Pelita Harapan Edwin Martua Bangun Tambunan mengatakan mediator umumnya dipilih oleh pihak-pihak yang berkonflik, bukan mengajukan diri terlebih dahulu. Menurutnya, mediasi hanya dapat berjalan bila ada persetujuan dari semua pihak yang terlibat.
Edwin juga mengingatkan dampak konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat menyulitkan pekerja migran Indonesia yang berada di banyak negara kawasan tersebut, sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah bila perang berlarut-larut.
Perdebatan soal peran Indonesia juga memunculkan sorotan terhadap arah kebijakan luar negeri. Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Emir Chairullah menilai respons pemerintah belum terlihat strategis. Ia mengkritik bahwa Indonesia terkesan tidak memiliki identitas dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Emir juga menyinggung prinsip konstitusi yang menyatakan Indonesia anti-penjajahan dan ikut menjaga perdamaian dunia, namun menurutnya sikap pemerintah dalam konteks agresi militer sepihak terlihat tidak tegas.
Emir menilai wacana Indonesia sebagai mediator juga tampak tidak konsisten dengan langkah diplomasi sebelumnya. Ia menyebut inisiatif mediasi berpotensi dipersepsikan sebagai “gimik” karena beberapa pekan sebelumnya Indonesia disebut ikut terlibat dalam BoP yang dipimpin negara yang melakukan agresi militer terhadap negara berdaulat.
Sementara itu, pemerintah menyatakan tetap membuka ruang diplomasi untuk meredakan konflik. Kementerian Luar Negeri menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya eskalasi militer dan mendorong penyelesaian melalui dialog. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan kesiapan Presiden Prabowo Subianto menjadi mediator bergantung pada kemauan para pihak. “Jika kedua belah pihak berkeinginan (mediasi), ya kita, Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi, kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka,” ujarnya.
Iran juga menanggapi inisiatif tersebut. Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengatakan negaranya menghargai niat baik Indonesia, namun menegaskan Iran tidak lagi bersedia berunding dengan Amerika Serikat. Ia menyebut ketidakpercayaan itu berkaitan dengan sejumlah peristiwa, termasuk penarikan sepihak AS dari kesepakatan nuklir Iran pada 2018 serta serangan yang terjadi di tengah proses perundingan dalam beberapa tahun terakhir.
Meski demikian, Boroujerdi menyatakan Iran tetap berkomitmen pada stabilitas kawasan, sambil menekankan bahwa upaya mediasi seharusnya diarahkan kepada pihak yang memulai perang, bukan kepada Iran yang menurutnya sedang mempertahankan kedaulatan. “Kami berkomitmen pada perdamaian yang berkelanjutan di kawasan, tetapi kami tidak akan ragu dalam mempertahankan kehormatan dan kedaulatan negara kami,” katanya.
Di sisi lain, perkembangan konflik juga diikuti langkah evakuasi warga negara Indonesia. Sebanyak 22 WNI yang sebelumnya berada di Iran dilaporkan telah tiba di Indonesia pada Selasa, 10 Maret 2026, setelah menjalani proses evakuasi.
Dengan risiko yang merambat dari energi hingga stabilitas keuangan, para ekonom menilai Indonesia perlu memperkuat mitigasi, menjaga komunikasi publik, serta menyiapkan kebijakan fiskal dan logistik energi untuk meredam dampak lanjutan bila eskalasi konflik berlanjut.
