Pemerintah menyoroti sejumlah risiko yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia seiring meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran di kawasan Timur Tengah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan salah satu risiko utama berasal dari potensi penutupan Selat Hormuz yang dapat mengganggu suplai energi global dan memicu lonjakan harga komoditas, terutama minyak.
Menurut Purbaya, ketidakpastian global akibat situasi tersebut tercermin pada meningkatnya sentimen risk off di pasar keuangan. Indikasinya terlihat dari tingginya volatilitas indeks pasar, baik VIX maupun MOVE, pergeseran investor ke aset aman (safe haven), penguatan indeks dolar AS (DXY), serta kenaikan imbal hasil (yield) US Treasury tenor 10 tahun. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Maret di Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026.
Dari sisi perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas Indonesia. Kondisi tersebut dapat menekan surplus neraca perdagangan dan turut memengaruhi neraca pembayaran.
Di sektor pasar keuangan, meningkatnya ketidakpastian global dinilai berpotensi memicu arus modal keluar (capital outflow). Dampaknya dapat menekan pasar saham, pasar obligasi, serta nilai tukar rupiah, sekaligus meningkatkan biaya pendanaan (cost of fund).
Di sisi fiskal, Purbaya menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berperan sebagai peredam guncangan (shock absorber), meski terdapat potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang. Namun, pemerintah juga berpeluang memperoleh tambahan penerimaan apabila harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit (CPO) ikut meningkat.
Purbaya menyatakan pemerintah akan memantau perkembangan konflik secara ketat agar instrumen APBN dapat bekerja responsif, sekaligus menjaga kebijakan fiskal tetap pruden. Langkah ini diarahkan untuk memastikan respons kebijakan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah meningkatkan volatilitas harga minyak dunia dalam jangka pendek. Ia menyebut harga minyak Brent sempat menyentuh USD103,74 per barel pada 9 Maret, namun dalam beberapa hari terakhir turun kembali ke kisaran USD87–88 per barel.
Suahasil menjelaskan harga Indonesia Crude Price (ICP) umumnya tidak jauh dari Brent, sekitar USD4 lebih rendah. Dengan kondisi tersebut, ia memperkirakan efeknya berada di kisaran USD84–85 per barel.
Meski demikian, Suahasil mengingatkan harga minyak berpotensi kembali naik ke kisaran USD90–100 per barel apabila gangguan distribusi energi di Selat Hormuz berlanjut. Sebaliknya, harga dapat turun ke sekitar USD70 per barel jika ketegangan geopolitik mereda.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, pemerintah disebut memperkuat strategi ketahanan energi nasional, termasuk menjaga kecukupan cadangan energi dan memastikan kelancaran pasokan energi domestik.
