Eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menjadi perhatian global karena dinilai berpotensi memicu guncangan ekonomi yang meluas, termasuk bagi Indonesia. Para peneliti kebijakan mengingatkan, lonjakan harga energi dapat menjadi ancaman utama yang menekan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.
Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), Gundy Cahyadi, menyebut tekanan terhadap ekonomi global mulai terasa seiring meningkatnya ketidakpastian. Menurutnya, pada awal tahun prospek ekonomi Indonesia masih relatif positif, dengan proyeksi pertumbuhan di kisaran 5,0–5,3 persen. Namun, konflik AS-Iran dinilai mulai mengubah proyeksi tersebut.
Gundy menyoroti harga minyak mentah dunia yang telah menembus US$ 100 per barel sebagai sinyal peringatan bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia. Ia menilai kondisi itu berpotensi menimbulkan efek berantai, mulai dari kenaikan biaya produksi hingga tekanan pada nilai tukar rupiah. Jika tren harga tinggi bertahan, target pertumbuhan di atas 5 persen disebut akan sulit tercapai. Karena itu, ia menyarankan pemerintah tidak lagi menjalankan kebijakan dengan pendekatan “business as usual”, melainkan beralih ke mode krisis.
Dari sisi ketahanan energi, Gundy juga menyinggung cadangan minyak strategis nasional yang diperkirakan hanya cukup untuk 23 hingga 26 hari. Angka ini masih jauh dari rekomendasi International Energy Agency (IEA) yang menyarankan cadangan minimal setara 90 hari impor bersih.
Tekanan juga diperkirakan muncul pada postur fiskal. Berdasarkan simulasi yang disampaikan, bila harga minyak dunia bertahan pada rata-rata USD 92 per barel, defisit anggaran 2026 berpotensi melebar hingga 3,6–3,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu melampaui batas defisit fiskal 3 persen. Gundy menekankan kondisi tersebut menuntut pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, terutama jika harga energi global tetap tinggi.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai pemerintah berada pada dilema terkait kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri. Menurutnya, ketika harga minyak naik, dorongan kenaikan harga BBM domestik akan muncul kecuali pemerintah menambah subsidi untuk menahan harga.
Piter mengingatkan, dampak kenaikan harga BBM tidak terbatas pada sektor energi, tetapi merembet ke transportasi dan logistik. Jika kenaikan harga energi diteruskan ke konsumen, inflasi berisiko meningkat dan melemahkan daya beli masyarakat. Sebaliknya, bila harga ditahan melalui subsidi, ruang fiskal pemerintah dapat semakin menyempit.
Menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, Piter menilai efisiensi dan disiplin fiskal menjadi langkah yang tidak bisa ditawar. Ia mendorong pemerintah lebih selektif dalam mengelola anggaran, dengan penajaman prioritas belanja agar setiap rupiah pengeluaran negara diarahkan pada program yang memberikan dampak ekonomi paling besar.
