JAKARTA — Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai diplomasi olahraga perlu mendapat perhatian lebih sebagai bagian dari upaya menjaga dan memperkuat hubungan antarnegara. Menurutnya, diplomasi tidak seharusnya dipahami semata dari sisi ekonomi maupun politik formal, karena terdapat ruang pendekatan sosial yang juga berpengaruh, termasuk melalui olahraga.
Pernyataan tersebut disampaikan Erick usai menerima penghargaan kategori Tokoh Pengembangan dan Diplomasi Olahraga dalam ajang KWP Awards 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis pagi, 16 April 2026.
Erick mengatakan diplomasi merupakan fondasi hubungan antarnegara. Ia menyinggung aktivitas Presiden Prabowo Subianto yang dinilai aktif membangun keseimbangan melalui kunjungan luar negeri, namun ia menekankan adanya jalur lain yang kerap luput diperhitungkan.
“Diplomasi itu fondasi hubungan antarnegara. Presiden Prabowo Subianto aktif membangun keseimbangan melalui kunjungan luar negeri. Tapi ada ruang lain yang sering luput diperhitungkan, yaitu pendekatan sosial, termasuk olahraga,” kata Erick.
Ia menilai olahraga memiliki kemampuan menjembatani relasi yang tidak selalu dapat ditembus lewat jalur resmi. Sebagai contoh, Erick menyebut perjalanan atlet bulu tangkis Mia Audina yang pernah memperkuat Belanda, yang menurutnya mencerminkan terbentuknya relasi lintas negara melalui olahraga.
“Itu bukan hanya soal prestasi individu, tapi juga relasi lintas negara yang terbentuk dari olahraga,” ujarnya.
Erick juga mengungkap adanya kerja sama dengan pemerintah Prancis yang disebut didorong langsung oleh Presiden Emmanuel Macron. Kolaborasi tersebut mencakup sejumlah cabang, seperti sepak bola, surfing, hingga equestrian. Ia menilai kerja sama semacam itu menunjukkan bagaimana olahraga dapat membuka jalur komunikasi yang lebih cair dan berkelanjutan.
“Hubungan antarnegara tidak selalu harus dibangun lewat forum formal. Aktivitas olahraga bisa menciptakan kedekatan yang lebih natural dan berjangka panjang,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti peran media dalam memastikan kebijakan publik tetap berpijak pada kepentingan masyarakat. Ia menyebut Koordinatoriat Wartawan Parlemen berperan menjaga jembatan antara parlemen dan publik, termasuk dengan menerjemahkan bahasa kebijakan agar lebih mudah dipahami masyarakat luas.
“Setiap keputusan politik membutuhkan suara rakyat, dan media menjadi saluran penting untuk itu. Bahasa kebijakan harus diterjemahkan agar dapat dipahami masyarakat luas,” kata Puan.
Puan juga menekankan kualitas jurnalisme tidak hanya soal kecepatan, melainkan ketepatan konteks dan tanggung jawab. Menurutnya, pers harus tetap kritis dan akurat dalam menyampaikan informasi.
“Ini adalah moment penting untuk merefleksikan lembaga legislatif dengan jurnalisme. Setiap keputusan yang kita ambil membutuhkan sumber yang penting yakni aspirasi rakyat, dan aspirasi itu harus disampaikan kepada media,” ujar Puan.
Ajang KWP Awards 2026 disebut mengusung tema refleksi atas kerja-kerja publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dari legislatif hingga pemerintah daerah. Forum tersebut juga memperlihatkan bagaimana isu olahraga mulai masuk dalam percakapan strategis nasional, tidak hanya sebagai urusan prestasi, tetapi juga sebagai salah satu instrumen membangun relasi global yang lebih luas.
