SURABAYA — Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menilai kebijakan makro Pemerintah Kota Surabaya harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan. Menurut dia, kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dan perlu berjalan beriringan, terutama di tengah perlambatan ekonomi global dan nasional.
Eri menyebut sejumlah komponen penggerak ekonomi seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor sedang mengalami tekanan. Dalam kondisi itu, belanja pemerintah dinilai menjadi salah satu bantalan utama perekonomian daerah, meski ruang fiskal disebut semakin terbatas.
“Dalam situasi seperti ini, belanja pemerintah harus tetap optimal walaupun ruang fiskal menyempit,” kata Eri saat Forum Group Discussion (FGD) Forum Wartawan Surabaya bertajuk Satu Tahun Kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji, Kamis (5/2/2026).
Ia menekankan, optimalisasi belanja pemerintah perlu ditopang pembiayaan alternatif serta pembangunan infrastruktur strategis agar pertumbuhan ekonomi tidak terhambat tekanan fiskal. Eri menegaskan pembangunan infrastruktur dan bantuan kepada warga tidak seharusnya dipertentangkan.
“Infrastruktur strategis dan bantuan ke warga itu bukan hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bersamaan supaya ekonomi tetap tumbuh,” ujarnya.
Di sektor transportasi, Eri menilai dibutuhkan komitmen anggaran yang jelas dan konsisten. Ia menyebut kebutuhan ideal pengembangan 11 rute Surabaya Bus dan 30 feeder memerlukan anggaran sekitar Rp660 miliar per tahun.
Selain transportasi, Eri menyoroti persoalan parkir yang dinilai menjadi masalah sistemik di banyak kota di Indonesia. Ia menyebut parkir non-tunai sebagai salah satu solusi struktural, meski penerapannya masih menghadapi tantangan.
“Belum ada satu pun kota di Indonesia yang target retribusi parkirnya tercapai. Artinya, problem ini memang sistemik,” katanya.
Di Surabaya, parkir non-tunai disebut baru diterapkan di 78 titik dari sekitar 1.500 titik parkir. Komisi C DPRD Surabaya mendorong pemasangan CCTV berbasis penghitungan Satuan Ruang Parkir (SRP) di 750 titik prioritas untuk meningkatkan akurasi pengawasan pendapatan parkir.
Eri juga menekankan layanan publik harus tetap inklusif, termasuk bagi warga yang masih menggunakan uang tunai. “Pelayanan publik tidak boleh eksklusif dan harus tetap inklusif, termasuk bagi warga yang masih menggunakan uang tunai,” tegasnya.
Dalam pengelolaan aset daerah, Eri menilai masih ada hambatan struktural. Ia mencontohkan praktik pengelolaan aset di Jakarta melalui Jakarta Asset Management Center yang dinilai lebih terbuka dan pro-investasi karena informasi aset dipaparkan secara terbuka, zonasi jelas, dan harga transparan.
“Aset dipaparkan secara terbuka, zonasinya jelas, dan harganya transparan. Investor jadi lebih mudah mengakses,” ujarnya.
Sementara itu, pada sektor lingkungan, Eri menilai paradigma pengendalian banjir perlu diperkuat. Ia menyebut pendekatan resiliensi banjir lebih realistis dibanding target nol banjir.
Eri mendorong solusi pengendalian banjir berbasis alam, seperti pemulihan sungai, kolam retensi, dan kawasan resapan. Ia mengusulkan agar 20–30 persen anggaran pengendalian banjir dialokasikan secara khusus untuk solusi berbasis alam.
“Di banyak kota dunia, yang dikejar bukan nol banjir, tetapi resiliensi terhadap banjir,” pungkasnya.
