Pontianak—Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tumbuh 6,14 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Triwulan I 2026. Capaian ini menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan dan disebut melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan pertumbuhan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam mendorong pembangunan, investasi, hilirisasi industri, serta penguatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, capaian ini menjadi indikator menguatnya aktivitas ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi global dan nasional yang masih diliputi ketidakpastian.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kalbar didorong sinergi pemerintah daerah, dunia usaha, investor, dan masyarakat dalam menjaga optimisme serta aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Pemerintah Provinsi Kalbar, kata dia, terus berupaya menciptakan iklim investasi yang sehat melalui penguatan infrastruktur, peningkatan konektivitas wilayah, serta pengembangan hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kalbar ditopang oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan aktivitas investasi yang menunjukkan tren positif. Konsumsi rumah tangga tercatat berkontribusi 49,22 persen terhadap struktur perekonomian daerah. Ria Norsan menyebut momentum Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan Imlek turut menggerakkan sektor perdagangan, transportasi, jasa, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Kalbar ditopang sektor pertambangan, perdagangan, konstruksi, serta industri pengolahan. Lapangan usaha pertambangan tercatat tumbuh 34,14 persen dan menjadi salah satu motor utama akselerasi ekonomi daerah.
Selain itu, penguatan hilirisasi sumber daya alam—khususnya industri pengolahan bauksit dan alumina di kawasan Mempawah—juga disebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalbar. Ria Norsan menilai hilirisasi sebagai langkah strategis agar Kalbar tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan pembukaan lapangan kerja.
Ria Norsan juga menyoroti pentingnya optimalisasi operasional Pelabuhan Kijing untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalbar ke depan. Menurutnya, pelabuhan internasional tersebut dapat memperkuat sistem logistik daerah, menekan biaya distribusi, meningkatkan daya saing ekspor, serta membuka peluang investasi yang lebih luas.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menambahkan, Kalbar masih menghadapi tantangan karena sebagian aktivitas ekspor komoditas unggulan daerah tercatat melalui pelabuhan di provinsi lain. Ia menyebut Kalbar memiliki sumber daya alam besar, mulai dari bauksit, CPO, karet, hingga hasil perkebunan dan pertambangan lainnya, namun keterbatasan fasilitas pelabuhan internasional membuat pencatatan ekspor banyak terjadi di daerah lain.
Menurut Krisantus, optimalisasi Pelabuhan Kijing perlu menjadi penggerak transformasi ekonomi Kalbar menuju daerah industri dan hilirisasi. Ia menilai penguatan konektivitas logistik dapat menurunkan biaya distribusi, mendorong masuknya investasi, serta mempercepat pertumbuhan kawasan industri dan pembukaan lapangan kerja.
Ria Norsan menambahkan, pemerintah provinsi juga mendorong pemerataan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dirasakan hingga ke daerah-daerah melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, dan sektor pertanian.
Selain mencatat pertumbuhan tertinggi di Kalimantan, kontribusi ekonomi Kalbar terhadap perekonomian regional Kalimantan mencapai 17,61 persen. Capaian Triwulan I 2026 ini meningkat dibandingkan Triwulan I 2025 yang tumbuh 5,00 persen dan Triwulan IV 2025 sebesar 5,62 persen.
Sementara itu, Bank Indonesia melalui Laporan Perekonomian Provinsi Februari 2026 memproyeksikan prospek ekonomi Kalbar tetap positif di tengah perlambatan ekonomi global dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan. Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan juga disebut terus menjaga stabilitas inflasi daerah pada kisaran sasaran 2,5±1 persen guna mempertahankan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
