Digitalisasi menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Namun, perkembangan ruang siber juga dibarengi meningkatnya ancaman bagi masyarakat hingga keamanan nasional. Sejumlah pejabat di kawasan menilai, agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara aman, diperlukan pendekatan multilateral dan kemitraan lintas batas, meski upaya ini kian menantang di tengah dinamika geopolitik.

Kontribusi ekonomi digital dan prospeknya di Asia Tenggara

Bank Dunia mencatat ekonomi digital berkontribusi sekitar 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) global. Di Asia Tenggara, riset Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan ekonomi digital berpotensi tumbuh hingga menembus 1 triliun dollar AS atau sekitar Rp 15.700 triliun pada 2030.

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kebijakan Ekonomi Singapura Heng Swee Keat menilai dunia digital membuka peluang baru, termasuk e-dagang, yang dapat mengangkat derajat individu dan komunitas, terutama di perdesaan atau negara kepulauan. Hal itu disampaikan Heng saat pidato kunci pembukaan Singapore International Cyber Week (SICW) 2023 di Singapura, Selasa (17/10/2023).

SICW 2023 digelar untuk kedelapan kalinya dan mempertemukan peserta dari lebih dari 40 negara serta sejumlah organisasi internasional. Tahun ini, forum yang diorganisasi Badan Keamanan Siber (CSA) Singapura mengusung tema “Membangun Kepercayaan dan Keamanan di Tengah Tumbuhnya Orde Digital”.

Arus data sebagai “urat nadi”, sekaligus sumber risiko

Menurut Heng, aliran informasi dan data menjadi urat nadi ekonomi digital. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, arus tersebut dapat memicu kerugian, mulai dari penipuan, serangan siber, hingga menyuburkan konflik bersenjata. Ia menekankan perlunya membangun pemahaman bersama untuk memanfaatkan peluang baru sekaligus mengelola risiko yang muncul dalam dunia yang saling terhubung dan saling bergantung.

Atas dasar itu, Heng menilai pendekatan multipihak dan kemitraan lintas batas maupun lintas sektor menjadi penting. Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa upaya semacam itu kian sulit dijalankan karena kondisi geopolitik mutakhir, termasuk persaingan strategis Amerika Serikat dan China, perang di Ukraina, serta konflik di Israel dan Gaza.

Kepercayaan dan pengaturan multilateral di ruang siber

Sehari sebelumnya, Menteri Senior dan Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean menyatakan pengaturan multilateral terkait ruang siber perlu berlandaskan rasa saling percaya. Ia menilai pengaturan tersebut dibutuhkan karena banyak isu digital memerlukan tindakan kolektif.

Teo mencontohkan kejahatan siber yang pelaku dan korbannya tidak harus berada dalam yurisdiksi yang sama. Bahkan, sering kali keduanya berada di yurisdiksi berbeda—situasi yang disebutnya kerap dialami korban penipuan daring di Singapura.

Ransomware dinilai berdampak besar, Indonesia catat ratusan ribu serangan

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian menyebut ransomware sebagai salah satu bentuk kejahatan siber dengan dampak paling besar saat ini. Ia mengatakan, infrastruktur informasi vital—khususnya sektor teknologi dan informasi serta sektor keuangan—menjadi sasaran yang paling banyak diserang.

Hinsa menjelaskan, pelaku ransomware menyandera data korban dengan cara mengenkripsi, lalu meminta tebusan yang nilainya dapat berkisar dari puluhan hingga jutaan dollar AS. Namun, ia menegaskan tidak ada jaminan kerugian akan lebih ringan meski tebusan dibayarkan, karena korban tetap harus menanggung biaya pemulihan sistem yang terdampak serangan. Pernyataan itu disampaikan Hinsa saat menjadi pembicara kunci dalam salah satu sesi diskusi SICW 2023.

Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN mencatat lebih dari 900.000 serangan siber terjadi di Indonesia pada 2022. Untuk 2023, jumlah serangan diperkirakan meningkat, mengingat pada periode 1 Januari–17 Oktober sudah tercatat lebih dari 879.000 serangan.

Merujuk analisis KnowBe4, kerugian global akibat ransomware pada 2021 diperkirakan mencapai 20 miliar dollar AS (sekitar Rp 314,2 triliun). Angkanya disebut berpotensi menjadi 265 miliar dollar AS (sekitar Rp 4.163 triliun) pada 2031 apabila ransomware tidak ditangani secara serius.

Usulan kerja sama ASEAN: penguatan CERT dan rencana kontinjensi

Dalam forum SICW, Hinsa mengajak delegasi berbagai negara untuk mendiskusikan dan merumuskan cara menghadapi serangan ransomware, khususnya di Asia Tenggara. BSSN merekomendasikan langkah-langkah dalam kerangka kerja sama Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

• Mengembangkan ASEAN Regional Computer Emergency Response Team (CERT) sebagai wadah pertukaran informasi melalui notifikasi, koordinasi berkesinambungan, serta penguatan mekanisme penanganan serangan siber.
• Membangun rencana kontinjensi apabila terjadi krisis siber di salah satu negara anggota ASEAN.

Rangkaian pembahasan di SICW 2023 menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi digital berjalan beriringan dengan meningkatnya risiko siber. Di tengah tantangan geopolitik, dorongan untuk memperkuat kepercayaan dan kerja sama lintas negara dinilai menjadi kunci menjaga ruang siber tetap aman sekaligus produktif.