Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan garis pantai sekitar 108 ribu kilometer dinilai memiliki potensi maritim yang besar. Laut tidak hanya menjadi pemisah antarwilayah, tetapi juga penghubung yang menyatukan Nusantara.
Potensi tersebut mencakup sumber daya perikanan, energi laut, minyak dan gas, transportasi laut, hingga pariwisata bahari. Namun, perhatian pemerintah terhadap sektor maritim selama ini disebut masih fluktuatif.
Isu kemaritiman kerap mengemuka saat kampanye politik, tetapi implementasi kebijakan dinilai kerap terhambat oleh tumpang tindih regulasi serta lemahnya tata kelola.
Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul harapan baru bagi kebangkitan sektor maritim. Salah satu program strategis yang dicanangkan adalah penguatan Ekonomi Biru sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Pandangan tersebut disampaikan pakar maritim lulusan IPB, Dr. Yulian Paonganan alias Ongen, dalam keterangan pers pada Kamis (21/8). Menurut Ongen, Ekonomi Biru tidak hanya menyangkut perikanan, tetapi juga mencakup energi terbarukan laut (ocean renewable energy), minyak dan gas, pelayaran, industri galangan kapal, hingga digitalisasi logistik maritim.
“Seluruh sektor itu dapat menjadi mesin penggerak ekonomi baru bila dikelola secara serius dan terintegrasi,” ujar Ongen.
Ia juga menekankan pentingnya memandang ikan sebagai sumber kekayaan bernilai tinggi, bukan sekadar komoditas biasa. Potensi tersebut, menurutnya, perlu dimaksimalkan melalui tata kelola yang baik.
