Ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai perlu dijaga secara hati-hati di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan tingginya kebutuhan pembiayaan berbagai program pembangunan. Dalam situasi ekonomi dunia yang terus berubah, pengelolaan fiskal menjadi penting agar pemerintah tetap memiliki kapasitas merespons risiko ekonomi yang dapat muncul sewaktu-waktu.
Pengamat ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Lukman Hakim menilai pemanfaatan anggaran negara perlu diarahkan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Menurut dia, program pemerintah sebaiknya difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan sehingga manfaat kebijakan dapat dirasakan secara optimal. “Dengan memfokuskan program pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, anggaran negara bisa dimanfaatkan lebih efektif sekaligus tetap menjaga tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat,” ujar Lukman, Selasa (10/3/2026).
Lukman menilai Indonesia sebenarnya sudah memiliki basis data yang cukup lengkap mengenai kelompok yang membutuhkan intervensi pemerintah, khususnya terkait gizi dan kesejahteraan. Kelompok tersebut antara lain keluarga berpenghasilan rendah, ibu hamil, serta anak-anak yang berisiko mengalami stunting. Penajaman sasaran kepada kelompok ini dinilai dapat membuat penggunaan anggaran lebih efisien sekaligus memberi dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup.
Ia juga mengingatkan bahwa pendekatan yang lebih terarah dapat membantu pemerintah menghindari pemborosan anggaran yang berpotensi terjadi apabila program dijalankan dengan cakupan terlalu luas tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai.
Di sisi lain, Lukman menyoroti tantangan pelaksanaan program berskala besar yang menuntut kesiapan fasilitas dan infrastruktur di berbagai daerah. Beberapa sekolah di sejumlah wilayah dilaporkan menolak pelaksanaan program tertentu karena kendala, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga persoalan kualitas makanan yang disediakan. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan implementasi program nasional perlu disertai perencanaan matang. “Kalau skalanya terlalu besar sementara kesiapan belum optimal, justru bisa menimbulkan masalah di lapangan,” ujarnya.
Karena itu, Lukman menyarankan pemerintah memastikan kesiapan teknis di daerah sebelum memperluas cakupan program secara nasional. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal agar negara tetap memiliki ruang menghadapi risiko, seperti lonjakan harga energi, gejolak pasar keuangan global, serta potensi perlambatan ekonomi dunia. Jika ruang fiskal menyempit akibat belanja yang tidak terkelola dengan baik, kemampuan pemerintah menghadapi krisis dinilai akan terbatas.
Sementara itu, pemerintah menegaskan kondisi APBN masih kuat untuk menghadapi dinamika ekonomi global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap menyerap dampak kenaikan harga minyak dunia melalui kebijakan fiskal apabila diperlukan agar gejolak harga energi tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. “Yang jelas kita coba absorb shock semaksimal mungkin. Kita pastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu,” ujar Purbaya.
Purbaya menambahkan, aktivitas ekonomi domestik masih berada dalam fase ekspansi dan belum menunjukkan gangguan signifikan akibat kenaikan harga minyak dunia. “Sekarang ekonomi masih ekspansi. Saya belum lihat ada gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi, tapi kan baru sebentar,” katanya.
Menurut dia, rata-rata harga minyak dunia saat ini masih berada dalam rentang yang dapat ditanggung APBN sehingga ruang fiskal masih memadai untuk menahan dampak volatilitas harga energi global. Namun, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak sebelum mengambil keputusan kebijakan lebih lanjut. Purbaya juga mengingatkan agar berbagai pihak tidak terburu-buru menyimpulkan harga minyak akan terus melonjak. “Jangan cepat-cepat memastikan harga akan 100 dollar per barrel terus, bahkan ada yang bilang menuju 150 dollar per barrel dan anggaran kita tidak kuat. Kita akan assess terus dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ketahanan fiskal dinilai menjadi salah satu kunci stabilitas ekonomi nasional. Pengelolaan APBN yang hati-hati, tepat sasaran, dan berorientasi pada efektivitas program dipandang dapat membantu Indonesia menghadapi berbagai tekanan eksternal.
