JAKARTA — Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyatakan optimistis pemerintah mampu mengatasi potensi pelebaran defisit APBN 2026 di tengah gejolak ekonomi global. Menurutnya, tim ekonomi pemerintah akan mencari solusi yang tepat tanpa membebani masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Eddy saat menanggapi skenario defisit APBN yang disebut bisa menembus kisaran 3,18% hingga 4%. Skenario tersebut muncul seiring meningkatnya beban fiskal akibat lonjakan harga minyak dan gas (migas), sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Eddy mengapresiasi langkah cepat tim ekonomi pemerintah yang telah memproyeksikan dampak perang di Timur Tengah terhadap perekonomian nasional dan defisit APBN 2026. Ia mengatakan sejak awal pecahnya konflik, ia telah mengingatkan pentingnya kewaspadaan untuk mengantisipasi lonjakan harga migas, pelemahan kurs rupiah, serta potensi tersendatnya pasokan migas impor.
“Ketahanan fiskal dan kehandalan pasokan migas merupakan kunci dari upaya Indonesia untuk melalui gejolak geopolitik yang sangat disruptif ini dengan aman,” kata Eddy dalam keterangan, Minggu (15/3/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah memang dapat mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk memperlebar defisit APBN terhadap PDB di atas 3%. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap mewaspadai risiko penurunan peringkat utang negara (sovereign rating) apabila kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN dinilai kurang prudent.
Eddy menilai pemerintah saat ini dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, yakni melakukan penghematan dengan memotong sementara sejumlah kegiatan yang dibiayai APBN atau menarik pinjaman baru untuk menutup defisit yang melebar.
Menurutnya, opsi penghematan tampak lebih cepat dijalankan dengan catatan pemotongan anggaran tidak memangkas pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan pentingnya pemerintah tetap menyediakan bantalan sosial seperti bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), serta subsidi listrik bagi pelanggan 450 dan 900 kVA agar daya beli masyarakat terjaga.
Sementara itu, opsi penarikan pinjaman baru juga dinilai masih terbuka. Namun, Eddy mengingatkan bahwa jika peringkat kredit Indonesia menurun, biaya pendanaan (cost of funds) dari pinjaman baru berpotensi meningkat.
Ke depan, Eddy menyatakan keyakinannya bahwa kebijakan pemerintah akan mendahulukan resiliensi dan daya beli masyarakat ketika menghadapi kontraksi ekonomi akibat perang yang berkepanjangan. Ia merujuk pengalaman saat pandemi Covid-19, ketika pemerintah tetap berupaya menjaga kebutuhan dasar masyarakat di tengah perlambatan ekonomi.
Ia juga menilai ruang fiskal yang terbatas membuat pemerintah perlu segera merumuskan prioritas penggunaan APBN agar setiap rupiah belanja negara dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di akhir pernyataannya, Eddy berpesan agar potensi disrupsi pasokan energi dan gangguan rantai logistik dapat diantisipasi sejak dini. Ia menilai langkah sejumlah negara yang mengamankan pasokan energi dan pangan di dalam negeri perlu menjadi perhatian Indonesia.
“Prioritasnya adalah mendapatkan reliability ketimbang availability of supply dan ke depannya mengokohkan ketahanan energi Indonesia melalui percepatan transisi energi serta peningkatan lifting migas nasional,” tutup Eddy yang juga Anggota Komisi XII DPR RI.
