JAKARTA — Dua kapal tanker Pertamina yang mengangkut minyak mentah dilaporkan masih tertahan di kawasan Selat Hormuz selama lebih dari sebulan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas komunikasi dan upaya diplomasi Indonesia untuk memastikan kelancaran jalur pelayaran energi.
Dalam laporan tersebut disebutkan, dua kapal yang masih berada di wilayah Selat Hormuz adalah kapal Gamsunoro yang membawa kargo untuk pihak ketiga, serta Pertamina Pride dengan kapasitas sekitar 2 juta barel yang ditujukan untuk kebutuhan Indonesia.
Pemerintah sebelumnya menyatakan pasokan minyak mentah dari Timur Tengah sekitar 20% dari kebutuhan Indonesia. Namun, kondisi geopolitik dan keamanan pelayaran dinilai membuat upaya memperoleh pasokan dari sumber lain menjadi lebih menantang, termasuk karena tingginya ongkos angkut dan persaingan antarnegeri untuk mendapatkan pasokan alternatif.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga mengungkap adanya dinamika dalam transaksi pasokan BBM di tengah situasi tersebut. Ia menyebut dua kargo yang dibeli dari Singapura sempat diminta kembali setelah memasuki perairan Indonesia.
“Tiga dua hari lalu kita sudah membeli minyak dari Singapura sudah berangkat ditenderkan oleh Pertamina lewat trader sudah berangkat, sudah masuk laut Indonesia kemudian disuruh kembali lagi dua kargo,” kata Bahlil di Jakarta (13/3).
Meski akhirnya dua kargo itu kembali dikirim ke Indonesia, Bahlil menilai situasi serupa bisa terulang dan berpotensi berdampak pada ketahanan energi nasional.
Terkait dua kapal Pertamina di Selat Hormuz, Bahlil mengatakan pemerintah masih terus berkomunikasi, meski prosesnya tidak mudah. “Kita masih komunikasi terus. Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kapal kita keluar dari Selat Hormuz, tapi komunikasi terus kita bangun,” ujar Bahlil di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (27/3).
Di sisi lain, beberapa negara menyampaikan perkembangan berbeda. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan kapal tanker Malaysia telah diberi izin oleh pemerintah Iran untuk melintasi Selat Hormuz. “Kini kami sedang dalam proses melepaskan kapal tanker minyak Malaysia beserta para pekerjanya agar mereka dapat meneruskan perjalanan pulang,” ujar Anwar dalam pidato khusus yang disiarkan langsung di televisi nasional, Kamis (26/03), sebagaimana dilansir kantor berita Bernama.
Thailand juga melaporkan kapal tankernya berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman setelah koordinasi diplomatik dengan Iran, menurut Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow.
Dalam laporan yang sama, disebutkan adanya informasi dari industri perkapalan bahwa sikap Iran terhadap kapal berbendera Indonesia diduga berubah setelah Indonesia menjadi bagian dari Board of Peace (BoP) yang disebut dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Disebutkan pula bahwa sebelumnya kapal berbendera Indonesia dinilai kerap memperoleh keamanan saat melintas di jalur-jalur rawan konflik.
Pemerintah, menurut Bahlil, juga telah menerima instruksi Presiden Prabowo untuk mencari sumber minyak mentah dari luar Timur Tengah. “Atas dasar itu Bapak Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita dari hampir semua negara. Kemudian mengoptimalkan semua energi yang ada pada kita,” ungkap Bahlil.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan, jika hambatan keluarnya kapal Pertamina berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali posisinya di BoP. “Soalnya Iran mungkin menganggap di BoP kan ada Trump dan Nethanyahu. Sekarang pilihan bagi pemerintah adalah apakah sangat perlu minyak? Kalau sangat perlu harus keluar (dari BoP),” kata Hikmahanto.
Ia menambahkan pemerintah perlu segera menentukan langkah strategis yang mengutamakan kepentingan nasional. Menurutnya, tekanan Iran terhadap negara-negara yang berkepentingan pada keamanan pelayaran di Selat Hormuz dapat disertai syarat tertentu. “Kalau tidak perlu minyak ya bisa saja tetap (di BoP) tapi kapan Pertamina tidak dapat keluar. Ini masih bagus karena menurut Garda Revolusi Iran bagi negara yang mau tankernya diloloskan harus usir Dubes AS dan Israel di negaranya,” ujar Hikmahanto.
Selat Hormuz selama ini merupakan salah satu jalur penting bagi distribusi energi global, termasuk bagi Indonesia. Perkembangan upaya pemerintah untuk memastikan kapal-kapal pengangkut minyak dapat melintas aman di jalur tersebut masih terus dipantau.
