KUALA PEMBUANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan menyatakan belum menerima informasi resmi terkait wacana penerapan Work From Home (WFH) yang disebut-sebut muncul sebagai dampak konflik global.
Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi, mengatakan hingga Senin (30/3/2026) pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan mengenai kebijakan tersebut.
“Hingga saat ini kami belum menerima informasi resmi. Karena itu, kami belum bisa memberikan komentar lebih jauh,” ujar Harsandi.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila wacana itu benar-benar direalisasikan. “Jika wacana itu direalisasikan, tentu kami akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk membahas langkah-langkah mitigasi,” katanya.
Harsandi berharap, bila kebijakan WFH diterapkan, pelaksanaannya tidak mengganggu kinerja aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam pelayanan publik.
Ia menambahkan, saat ini Pemkab Seruyan disebut tengah berfokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
