Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak pemerintah provinsi segera mengambil langkah kebijakan strategis terkait Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka. Desakan itu disampaikan untuk mengantisipasi penurunan nilai aset bandara yang dinilai terus merosot.

Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Jajang Rohana, menyatakan langkah radikal diperlukan untuk menghentikan “pendarahan” fiskal dalam operasional BIJB Kertajati yang hingga kini dinilai belum beroperasi secara optimal. Ia menyebut BIJB masih menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena setiap tahun membutuhkan dana talangan untuk biaya operasional.

“BIJB merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hingga saat ini belum dapat beroperasi secara optimal. Setiap tahun masih membutuhkan dukungan dana operasional dari APBD. Jika tidak segera diambil langkah kebijakan yang tepat, maka nilai aset BIJB berpotensi terus mengalami penurunan,” ujar Jajang dalam keterangannya di Bandung, Jumat (23/1/2026).

Untuk mencari jalan keluar, Komisi III DPRD Jabar mengusulkan sejumlah opsi yang dapat disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Pusat. Salah satu opsi yang diusulkan adalah skema tukar guling aset (ruislag) antara BIJB Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara di Bandung.

Opsi lain yang disebut tengah dikaji secara serius adalah pengalihan fungsi BIJB menjadi markas militer atau menyerahkan sepenuhnya pengelolaan bisnis kepada Pemerintah Pusat melalui PT Angkasa Pura.

Jajang menekankan perlunya langkah konkret dari Pemerintah Pusat melalui koordinasi bersama lintas pemerintahan. “Harus ada duduk bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar BIJB dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan komersial maupun pelayanan publik,” katanya.