Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi mengguncang stabilitas pasokan energi global dan mendorong kenaikan tajam harga minyak dunia. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap ketahanan fiskal Indonesia, terutama terkait beban subsidi energi dalam APBN.
Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi yang komprehensif melalui kebijakan domestik dan pendekatan diplomasi energi. Menurutnya, pengendalian konsumsi energi di dalam negeri menjadi langkah mendesak apabila harga minyak mentah melonjak ekstrem, karena setiap kenaikan harga minyak dapat berdampak langsung pada pembengkakan subsidi dan menekan ruang fiskal negara.
“Saat harga minyak naik tajam, tekanan terhadap APBN tidak bisa dihindari. Karena itu, langkah penghematan energi harus segera diambil,” kata Meitri, Selasa (31/3).
Salah satu opsi yang diusulkan adalah penerapan work from home (WFH) secara selektif. Ia menegaskan, kebijakan ini bukan untuk menghambat aktivitas ekonomi, melainkan sebagai strategi efisiensi konsumsi energi nasional.
Menurut Meitri, WFH dapat diterapkan pada sektor-sektor yang fleksibel, seperti administrasi pemerintahan non-layanan publik, jasa, perkantoran swasta, keuangan, hingga teknologi informasi. Sementara itu, sektor esensial seperti kesehatan, logistik, manufaktur, dan energi tetap beroperasi normal.
Dengan skema tersebut, mobilitas harian masyarakat, terutama pekerja komuter, diperkirakan dapat ditekan sehingga konsumsi bahan bakar ikut menurun. “Jika mobilitas bisa dikurangi, konsumsi BBM otomatis ikut turun. Ini bisa menjadi bantalan fiskal agar beban subsidi tidak membengkak,” ujarnya.
Di sisi lain, Meitri menekankan pentingnya diplomasi energi. Ia menyoroti posisi strategis Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi minyak dunia yang rawan terdampak konflik. Karena itu, pemerintah didorong memperkuat komunikasi dengan Iran guna memastikan keamanan jalur distribusi energi, termasuk bagi kapal-kapal yang mengangkut kebutuhan energi Indonesia.
Meitri menilai, posisi politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dapat menjadi modal diplomatik dalam membangun hubungan saling percaya dengan Iran. “Pendekatan diplomasi ini penting agar pasokan energi kita tetap aman di tengah situasi global yang tidak pasti,” katanya.
Ia menegaskan, kombinasi efisiensi konsumsi energi di dalam negeri dan penguatan diplomasi luar negeri perlu dilakukan secara paralel untuk menjaga ketahanan energi dan fiskal. “Langkah ini harus dilakukan secara paralel agar ketahanan energi dan fiskal tetap terjaga,” pungkasnya.
