Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membentuk unit khusus yang bertugas menjelaskan posisi diplomasi Indonesia di tingkat global. Usulan ini disampaikan menyusul meningkatnya sorotan internasional terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia, terutama setelah keputusan bergabung dengan blok ekonomi BRICS.
Utut mengatakan, pertanyaan mengenai posisi Indonesia sempat muncul dalam pertemuan dengan delegasi parlemen dari Jerman dan Belanda. Menurutnya, diperlukan penjelasan yang tegas dan konsisten agar Indonesia tidak dipersepsikan sebagai pihak yang menjadi satelit atau proksi negara tertentu.
“Unit ini bertugas menjelaskan posisi Indonesia secara lugas agar kita tidak dianggap sebagai satelit atau proksi negara tertentu,” kata Utut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Ia menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BRICS ditujukan untuk memperluas peluang ekonomi, bukan sebagai bentuk keberpihakan politik. Karena itu, ia menilai unit khusus di Kemlu penting untuk mencegah munculnya persepsi negatif di kalangan publik internasional.
Utut juga mengingatkan bahwa label keberpihakan pada salah satu kutub kekuatan global dapat berdampak pada hubungan dengan pihak lain. “Biasanya, jika sebuah negara sudah dianggap berada di satu kutub, mereka sulit diterima oleh pihak lain,” ujarnya.
Di sisi lain, Utut mengapresiasi langkah diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya berhasil membawa komitmen investasi hingga Rp800 triliun melalui berbagai kunjungan luar negeri. Ia juga menilai keputusan Indonesia memulai proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada awal 2025 sebagai strategi menjaga keseimbangan di tengah dinamika kekuatan global.
Meski demikian, Utut mengakui parlemen memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi terkait diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan pemerintah. “Kita tidak selalu tahu detail pembicaraan Presiden dengan pemimpin dunia, termasuk dengan Vladimir Putin,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyikapi perkembangan geopolitik. Ia menilai karakter konflik modern berkembang menjadi “perang total” yang mencakup aspek politik, ekonomi, militer, hingga informasi.
Menurut Hasanuddin, posisi Indonesia yang strategis di kawasan Asia Tenggara menuntut kebijakan luar negeri yang seimbang agar mampu merespons tekanan dan kompetisi global tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar.
