Jakarta — Tertahannya sebuah kapal tanker Indonesia di Teluk Hormuz dinilai menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat sistem koordinasi nasional dalam menghadapi krisis global. Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan bahwa respons terhadap situasi tersebut tidak semestinya bersifat jangka pendek.
Menurut Amelia, pemerintah perlu memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar langkah yang diambil tidak hanya reaktif, melainkan juga mampu mengantisipasi potensi eskalasi ke depan. Ia menilai penguatan koordinasi penting untuk menjaga kepentingan nasional, termasuk di sektor energi yang strategis.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga sangat penting agar respons tidak hanya reaktif, tetapi juga mampu mengantisipasi eskalasi ke depan,” tegas Amelia.
Selain koordinasi, Amelia menilai diplomasi aktif menjadi kunci untuk membuka jalur keluar bagi kapal tanker tersebut. Ia mendorong pemerintah memaksimalkan kerja sama dengan negara-negara terkait serta organisasi internasional guna mencapai solusi yang aman dan berkelanjutan.
Sementara itu, dari pihak Iran, anggota parlemen Alaeddin Boroujerdi menyatakan negaranya telah memberlakukan biaya transit sekitar 2 juta dollar AS atau setara Rp33,9 miliar bagi sejumlah kapal yang melintasi Selat Hormuz. Ia mengatakan kebijakan itu merupakan konsekuensi dari situasi konflik yang tengah berlangsung.
“Perang memiliki biaya, sehingga wajar jika kami memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas,” ujarnya.
