Jakarta — DPR RI menyoroti dibukanya akses Selat Hormuz selama dua pekan yang dinilai seharusnya menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk mengamankan kepentingan nasional. Namun, situasi tersebut justru memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas diplomasi Indonesia, terutama terkait perlindungan kepentingan di sektor energi.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menyebut pembukaan Selat Hormuz tidak sekadar kabar baik, melainkan ujian konkret bagi kinerja diplomasi nasional di tengah dinamika global yang berdampak langsung pada pasokan dan distribusi energi.
“Ini bukan hanya peluang, tapi juga ujian. Ujian apakah diplomasi kita benar-benar bekerja untuk kepentingan nasional,” kata Mufti, Rabu (8/4/2026).
Mufti juga menyinggung intensitas kunjungan luar negeri pejabat negara, termasuk Presiden, yang menurutnya perlu menghasilkan dampak nyata, bukan sebatas kegiatan seremonial. Ia menilai diplomasi Indonesia kerap digaungkan dalam berbagai forum internasional, tetapi efektivitasnya dipertanyakan ketika dihadapkan pada situasi yang membutuhkan hasil konkret.
Sorotan DPR mengarah pada informasi bahwa hingga saat ini dua kapal tanker milik Pertamina disebut masih belum dapat keluar, meskipun akses Selat Hormuz telah dibuka. Kondisi itu dinilai kontras dengan negara lain yang dinilai lebih cepat bergerak dalam situasi serupa.
Mufti membandingkan dengan Malaysia yang disebut berhasil mengamankan kapal mereka dalam kondisi yang dinilainya lebih sulit. “Ketika negara lain bisa, bahkan dalam situasi lebih sulit, kita justru belum bisa mengeluarkan kapal sendiri. Ini yang jadi pertanyaan,” ujarnya.
Menurut Mufti, persoalan tertahannya kapal tanker tidak dapat dipandang sebagai hambatan teknis semata, melainkan mencerminkan kemampuan negara dalam melindungi kepentingannya di tingkat global. Ia menambahkan, isu tersebut bukan hanya menyangkut distribusi energi, tetapi juga berkaitan dengan wibawa negara.
Mufti menilai kegagalan memanfaatkan momentum pembukaan akses Selat Hormuz berpotensi memengaruhi kepercayaan publik dan posisi Indonesia di mata internasional.
