Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah merupakan langkah simbolik untuk menunjukkan kepemimpinan moral di tengah dampak konflik global di Timur Tengah.
Ali mengatakan gagasan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa para pemimpin negara perlu berada di garis depan dalam menunjukkan empati dan solidaritas kepada masyarakat, terutama ketika publik diminta bersiap menghadapi potensi tekanan ekonomi.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali, Selasa (17/3/2026).
Politikus PKB tersebut menjelaskan, pemotongan gaji pejabat memiliki nilai simbolik yang kuat, namun kontribusinya secara fiskal terhadap APBN dinilai relatif kecil. Karena itu, ia menilai kebijakan tersebut sebaiknya diposisikan sebagai pesan moral kepemimpinan, bukan menjadi satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi.
Ali juga menekankan pentingnya disiplin fiskal nasional. Menurutnya, wacana penghematan perlu diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran.
Ia menambahkan, apabila pemotongan gaji diterapkan, langkah itu dapat menjadi teladan bagi publik dalam menghadapi krisis global. Namun, ia menegaskan hal yang paling penting adalah memastikan anggaran negara tetap melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif yang terdampak gejolak ekonomi global.
Ali turut menyoroti perlunya transparansi komunikasi kepada publik agar kebijakan tersebut dapat diterima sebagai simbol kebersamaan nasional. Ia menilai situasi global saat ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi pengelolaan anggaran negara, meningkatkan efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang berdampak bagi rakyat, serta memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan.
