JAKARTA—Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menilai eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi ujian nyata bagi ketahanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya yang bergerak di sektor minyak dan gas. Menurutnya, dinamika geopolitik tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas energi nasional.
Rivqy menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, terutama dari kawasan Timur Tengah, yang membuat gangguan rantai pasok global dapat berdampak langsung pada pasokan dan harga di dalam negeri.
“Indonesia masih mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan minyak dari Timur Tengah. Ini tentu menjadi tantangan serius jika konflik terus meningkat dan mengganggu rantai pasok global,” ujar Rivqy di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).
Ia menegaskan, situasi ini harus menjadi pengujian bagi kesiapan BUMN energi dalam menghadapi krisis, termasuk kemampuan mitigasi risiko yang matang dan terukur. Rivqy mengingatkan agar dampak konflik tidak berujung pada kerugian bagi masyarakat.
“Jangan sampai konflik AS-Iran merugikan rakyat Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga energi harus tetap terjaga,” tegasnya.
Rivqy mengapresiasi langkah pemerintah, termasuk Pertamina, yang mulai melakukan diversifikasi sumber impor minyak sebagai upaya antisipatif menghadapi ketidakpastian global. Menurutnya, pencarian alternatif pasokan dari kawasan lain menunjukkan mitigasi mulai dijalankan.
“Langkah mencari alternatif impor dari kawasan lain saya kira sudah cukup baik. Ini menunjukkan ada upaya mitigasi yang mulai berjalan,” katanya.
Meski demikian, Rivqy mengingatkan bahwa strategi jangka pendek perlu diimbangi dengan langkah yang lebih fundamental untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Ia menilai optimalisasi potensi energi dalam negeri menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
“Indonesia memiliki sumber daya energi yang besar, baik migas maupun energi baru dan terbarukan. Ini harus dimaksimalkan secara serius dan konsisten agar kita tidak terus bergantung pada dinamika global,” jelasnya.
Rivqy, yang juga Ketua Umum DKP Panji Bangsa, menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi eskalasi politik dunia yang dinilainya semakin tidak menentu. Ia meminta pemerintah cermat membaca situasi dan tidak gegabah dalam mengambil kebijakan di sektor energi karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
“Pemerintah harus benar-benar cermat membaca situasi global. Jangan gegabah dalam mengambil kebijakan, karena setiap keputusan di sektor energi akan berdampak langsung pada masyarakat luas,” tambahnya.
Selain itu, Rivqy mendorong sinergi antara pemerintah dan BUMN untuk memperkuat ketahanan energi nasional, baik melalui diversifikasi pasokan, efisiensi distribusi, maupun percepatan pengembangan energi domestik.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk berbenah. Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tapi juga soal kedaulatan dan keberpihakan kepada rakyat,” pungkasnya.
