Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengingatkan pemerintah agar serius menyiapkan langkah mitigasi menyusul meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang dinilai berpotensi mengganggu pasokan energi Indonesia.

Rivqy menilai situasi di Timur Tengah menjadi ujian bagi ketahanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama yang bergerak di sektor minyak dan gas, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor dari kawasan tersebut.

“Indonesia masih mengimpor sekitar 20 persen kebutuhan minyak dari Timur Tengah. Ini tentu menjadi tantangan serius jika konflik terus meningkat dan mengganggu rantai pasok global,” kata Rivqy, Minggu (29/3/2026).

Ia menyoroti kerentanan Indonesia terhadap gejolak geopolitik global, terutama jika jalur distribusi utama seperti Selat Hormuz terdampak kebijakan pembatasan.

“Jangan sampai konflik AS-Iran merugikan rakyat Indonesia. Stabilitas pasokan dan harga energi harus tetap terjaga,” ujarnya.

Rivqy mengapresiasi langkah pemerintah bersama Pertamina yang mulai melakukan diversifikasi sumber impor minyak sebagai antisipasi menghadapi ketidakpastian global. Menurutnya, upaya mencari alternatif impor dari kawasan lain menunjukkan mitigasi mulai berjalan.

Meski begitu, ia mengingatkan strategi jangka pendek tersebut perlu dibarengi kebijakan jangka panjang untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Rivqy menilai optimalisasi potensi energi dalam negeri, baik minyak dan gas maupun energi baru terbarukan, menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan impor.

“Indonesia memiliki sumber daya energi yang besar. Ini harus dimaksimalkan secara serius dan konsisten agar kita tidak terus bergantung pada dinamika global,” katanya.

Selain itu, Rivqy menekankan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam merespons dinamika geopolitik agar tidak berimbas pada stabilitas ekonomi domestik. Ia mengingatkan kebijakan di sektor energi berdampak langsung pada masyarakat.

Rivqy juga mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan BUMN untuk memperkuat ketahanan energi nasional, melalui diversifikasi pasokan, efisiensi distribusi, serta percepatan pengembangan energi domestik.

“Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kedaulatan dan keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.