Anggota Komisi IV DPR RI Hindun Anisah meminta pemerintah mengantisipasi dampak konflik geopolitik global terhadap sektor pertanian nasional, terutama terkait ketersediaan pupuk. Permintaan itu disampaikan menyusul meningkatnya ketegangan setelah serangan yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.

Hindun menilai, meski Indonesia tidak bergantung langsung pada impor pupuk dari kawasan konflik, gejolak harga di pasar global tetap berpotensi memengaruhi kondisi di dalam negeri. Kenaikan harga pupuk internasional, menurutnya, dapat berimbas pada meningkatnya biaya produksi yang harus ditanggung petani.

“Jika tidak diantisipasi, petani akan menanggung beban biaya produksi sangat tinggi. Target swasembada pangan kita bisa terancam,” ujar Hindun dalam keterangan tertulis, Minggu (29/3).

Ia juga mengingatkan potensi gangguan distribusi pupuk akibat hambatan logistik di jalur pelayaran strategis. Selat Hormuz disebut sebagai salah satu titik rawan yang dapat memengaruhi arus pengiriman komoditas, termasuk pupuk, ke berbagai negara.

Menurut Hindun, bila distribusi terganggu, risiko kelangkaan pupuk di tingkat petani akan semakin besar. Kondisi tersebut dapat memaksa petani mengurangi penggunaan pupuk atau menunda masa tanam, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas pertanian.

“Jangan sampai saat musim tanam tiba, pupuk justru langka atau harganya mahal. Ini akan menekan margin kesejahteraan petani kita,” katanya.

Untuk mengantisipasi situasi tersebut, Komisi IV DPR mendorong pemerintah memperkuat cadangan pupuk nasional serta mempercepat pengembangan industri pupuk dalam negeri. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dinamika pasar global.

Selain itu, Hindun menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan pupuk organik sebagai solusi jangka panjang. Pemanfaatan sumber daya lokal diyakini dapat menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan ketahanan sektor pertanian.