Anggota DPR Fraksi PKS, Slamet, mengingatkan pemerintah agar tidak terlena oleh optimisme berlebihan terkait kondisi pangan nasional. Menurutnya, meski dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, dan ID FOOD disampaikan bahwa kondisi pangan relatif aman, situasi di lapangan menunjukkan tingkat kerentanan yang masih cukup tinggi.
Slamet menilai kerentanan tersebut terutama dipicu ketergantungan impor pada sejumlah komoditas strategis. Ia menyoroti target impor kedelai yang disebut mencapai 2,57 juta ton pada 2026, jauh di atas target produksi domestik sekitar 311 ribu ton.
Selain kedelai, gandum disebut masih 100% bergantung pada impor dengan volume mencapai 11,7 juta ton. Sementara itu, kebutuhan susu nasional juga dinilai mengalami defisit sekitar 3,5–4 juta ton per tahun yang harus ditutup melalui impor.
“Ketergantungan ini menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap gangguan pasokan global, baik akibat konflik geopolitik, gangguan logistik, maupun pelemahan nilai tukar rupiah,” kata Slamet.
Ia juga menyoroti potensi tekanan tambahan dari kenaikan harga energi global yang dapat berdampak langsung pada harga pupuk. Kenaikan harga gas sebagai bahan baku pupuk dinilai berisiko meningkatkan biaya produksi pertanian, yang pada akhirnya dapat menekan produktivitas dan mendorong kenaikan harga pangan domestik.
Di saat yang sama, Slamet mengingatkan ancaman kemarau panjang akibat El Nino yang berpotensi menurunkan produksi dalam negeri. Ia menyebut komoditas seperti kedelai dan jagung termasuk yang sensitif terhadap ketersediaan air dan input produksi. Pernyataan itu disampaikan pada Minggu (12/4/2026).
Karena itu, Slamet menegaskan sikap optimistis perlu diiringi kewaspadaan serta langkah mitigasi yang konkret. Ia mendorong pemerintah memperkuat strategi ketahanan pangan melalui percepatan substitusi impor, penguatan cadangan pangan nasional, diversifikasi sumber bahan baku, serta stabilisasi harga pupuk dan energi bagi petani.
Ia juga meminta pemerintah menyiapkan skenario kontinjensi untuk menghadapi “double shock” berupa konflik global dan El Nino, agar Indonesia tidak terjebak dalam krisis pangan yang dapat berdampak luas terhadap inflasi dan stabilitas sosial-ekonomi.
