Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan harga pangan di dalam negeri seiring eskalasi konflik di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda mereda dan dinilai berpotensi memicu gejolak global.
Eko menilai pemerintah perlu memantau pergerakan harga pangan dunia secara intensif. Ia juga menekankan pentingnya langkah intervensi yang cepat apabila kenaikan harga mulai berdampak pada pasar domestik.
Dalam konteks pengendalian harga dan penyerapan produksi, Eko menyebut pemerintah dapat memanfaatkan peran Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, lembaga tersebut dapat menjadi instrumen untuk menyerap produksi dalam negeri ketika harga pasar mengalami tekanan.
Ia turut menyoroti kondisi harga telur yang sempat mengalami penurunan di tengah tren kenaikan harga pangan global. Menurut Eko, situasi itu tidak sejalan dan berpotensi merugikan peternak lokal.
Eko menjelaskan tekanan terhadap peternak terjadi karena tingginya harga pakan yang tidak diimbangi dengan harga jual yang stabil. Jika tidak diantisipasi, ia menilai kondisi tersebut dapat berdampak pada keberlangsungan usaha peternakan.
Untuk menjaga keseimbangan harga sekaligus melindungi peternak, Eko mengusulkan agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dimanfaatkan secara optimal. Melalui unit pelaksananya, produksi telur dalam negeri dinilai dapat diserap.
Sementara itu, data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menunjukkan harga pangan global mengalami kenaikan. Per Maret 2026, harga tercatat meningkat 2,4 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Kenaikan tersebut dikaitkan dengan meningkatnya biaya energi akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Dampaknya dinilai tidak hanya dirasakan secara global, tetapi juga berpotensi memengaruhi biaya produksi berbagai komoditas di dalam negeri.
Meski demikian, Eko mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya komoditas beras. Stok beras disebut mencapai 4,6 juta ton dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan.
Ke depan, Eko juga meminta pemerintah mewaspadai potensi musim kemarau panjang yang dapat mengganggu produksi pangan. Ia menilai diperlukan mitigasi yang terintegrasi, termasuk pemetaan wilayah terdampak serta penguatan infrastruktur pendukung.
