Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menilai ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada kuartal pertama 2026 telah menimbulkan tekanan serius terhadap stabilitas rantai pasok energi dunia. Ia menyebut situasi tersebut berpotensi memicu gangguan pasokan dan lonjakan harga energi secara global.
Ateng menyoroti peran Selat Hormuz sebagai jalur strategis perdagangan energi dunia. “Selat Hormuz adalah chokepoint energi dunia. Sekitar 20 juta barel minyak per hari, atau hampir seperempat perdagangan minyak global, melewati jalur ini, termasuk hampir 20 persen perdagangan LNG dunia,” ujarnya, Senin, 16 Maret 2026.
Menurutnya, gangguan pada jalur tersebut akan berdampak langsung terhadap negara-negara produsen utama di kawasan Teluk Persia seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Kuwait, dan Qatar, yang selama ini bergantung pada Selat Hormuz untuk ekspor energi.
Ia menyebut sejumlah negara di Asia dan Eropa Timur mulai menerapkan kebijakan darurat untuk menekan konsumsi energi sekaligus menjaga stabilitas pasokan. Beberapa negara menerapkan pembatasan pembelian BBM untuk meredam panic buying, seperti yang dilakukan Bangladesh dan Myanmar.
Selain itu, terdapat langkah pengurangan mobilitas melalui kebijakan kerja empat hari atau kerja jarak jauh, seperti di Filipina dan Pakistan. Ada pula negara yang melakukan intervensi harga energi melalui skema price cap atau harga terlindungi, seperti Korea Selatan dan Hongaria.
Di sisi lain, beberapa negara mengambil langkah proteksionis untuk menjaga pasokan domestik, seperti Thailand dan China. Vietnam memilih langkah fiskal dengan memotong tarif impor energi, sementara negara-negara G7 mempertimbangkan pelepasan cadangan minyak strategis.
Ateng menilai dampak utama krisis energi global terhadap Indonesia akan terasa melalui tiga jalur, yakni meningkatnya biaya impor energi dan logistik, tekanan terhadap subsidi dan kompensasi energi dalam APBN, serta tekanan terhadap nilai tukar dan inflasi domestik.
“Jika harga minyak dunia terus melonjak, maka tekanan terhadap APBN akan sangat besar karena pemerintah harus menyerap sebagian shock melalui subsidi dan kompensasi energi,” katanya.
Ia menjelaskan pemerintah menyiapkan alokasi subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp381,3 triliun dengan asumsi harga minyak US$70 per barel dan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS. Namun, ia mencatat harga minyak sempat melampaui US$100 per barel, sementara nilai tukar rupiah melemah hingga mendekati Rp16.990 per dolar AS.
Dalam penilaiannya, Indonesia berada pada posisi paradoks. Di satu sisi, Indonesia masih memperoleh windfall dari ekspor komoditas energi seperti batu bara dan LNG. Namun, di sisi lain Indonesia tetap menjadi net importer minyak mentah dan BBM olahan.
Kondisi itu, menurutnya, diperparah oleh ketimpangan antara produksi dan konsumsi minyak domestik. Pada 2025, lifting minyak nasional sekitar 605 ribu barel per hari, sementara konsumsi energi berbasis minyak mencapai sekitar 1,63 juta barel per hari.
“Inilah kerentanan struktural energi yang membuat kita sangat sensitif terhadap gejolak harga minyak dunia,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut, Ateng mengusulkan pendekatan kebijakan moderate demand restraint, berupa paket penghematan BBM yang dinilai lebih terukur dan meminimalkan friksi sosial. “Bisa dimulai dengan penghematan konsumsi BBM di lingkungan pemerintahan, pengendalian panic buying, kampanye eco-driving, serta pengalihan perjalanan dinas menjadi rapat daring,” katanya.
