Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal pemerintah berjalan baik di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
Hekal mengatakan, di tengah narasi yang menilai kinerja pemerintah dan pengelolaan fiskal kurang baik, data pertumbuhan justru menunjukkan hasil yang tinggi pada periode ini. Pernyataan itu disampaikannya pada Sabtu, 9 Mei 2026.
Menurut Hekal, sejumlah daerah juga mencatat tren pertumbuhan ekonomi yang positif dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Ia berharap capaian tersebut dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menegaskan, program-program pemerintah perlu dipastikan berjalan efektif agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai, sebagaimana tertuang dalam visi Astacita, terutama dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Meski demikian, Hekal mengingatkan pemerintah untuk tetap mewaspadai dinamika ekonomi global yang dinilai masih memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Ia juga menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas kurs dan inflasi.
Hekal menilai inflasi saat ini masih terjaga, namun risiko kenaikan inflasi akibat pelemahan atau devaluasi nilai tukar tetap perlu diantisipasi. Karena itu, upaya menjaga stabilitas menjadi pekerjaan yang harus terus dilakukan.
Untuk pertumbuhan ke depan, Hekal menekankan pentingnya pertumbuhan yang berkualitas dan mampu membuka lapangan kerja. Ia mendukung langkah pemerintah yang mendorong sektor-sektor strategis seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan manufaktur guna memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Selain itu, Hekal mendorong penguatan ekonomi domestik melalui optimalisasi belanja dalam negeri serta dukungan terhadap produk lokal. Menurutnya, kekuatan pasar domestik Indonesia merupakan modal besar untuk menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Ia menilai pemanfaatan kekuatan fiskal, baik melalui APBN maupun APBD, untuk belanja dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus memperkuat produsen dalam negeri.
