Pakistan menjadi sorotan dalam dinamika perseteruan Amerika Serikat dan Iran setelah dinilai berhasil membantu meredakan ketegangan yang berlangsung lebih dari sebulan. Peran Islamabad disebut berjalan tanpa banyak gembar-gembor, dengan pemberitaan yang relatif minim di arus utama, meski kemudian diakui oleh kedua pihak.

Menurut laporan media internasional dan analisis sejumlah pakar hubungan internasional, Pakistan berperan sebagai perantara negosiasi antara Washington dan Teheran. Pada Selasa (7/4/2026), media internasional memberitakan Presiden AS Donald Trump menerima 10 poin persyaratan gencatan senjata yang diajukan Iran melalui perantaraan Pakistan. Seiring perkembangan itu, nama Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Marsekal Lapangan Asim Munir selaku Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan ikut mencuat dan mendapat apresiasi dari AS maupun Iran.

Peran Pakistan sebagai juru damai disebut mulai terlihat sejak 3 Maret 2026. Dalam forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengusulkan agar negaranya menjadi mediator bagi AS dan Iran. Ia juga menyatakan kesiapan Islamabad menjadi lokasi aman untuk pertemuan delegasi kedua negara guna membahas kesepakatan damai.

“Pakistan siap memfasilitasi dialog antara Washington dan Teheran di Islamabad,” kata Ishaq Dar.

Sejumlah faktor dinilai mendorong Pakistan mengambil inisiatif tersebut. Pertama, faktor geografis karena Pakistan berbatasan langsung dengan Iran, sehingga potensi dampak konflik terhadap stabilitas kawasan dinilai lebih besar. Kedua, dinamika domestik Pakistan yang memiliki populasi muslim Syiah sekitar 15 hingga 20 persen. Saat ketegangan AS–Iran meningkat, gejolak di dalam negeri juga menguat. Disebutkan, tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada 28 Februari 2026 memicu aksi protes di Pakistan sehari kemudian. Protes keras di Kedutaan Besar AS di Pakistan bahkan dilaporkan menewaskan 10 orang.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Ida Susilowati, menilai isu sektarianisme di Pakistan kerap berkaitan dengan relasi Syiah–Sunni. Menurutnya, dinamika tersebut turut menjadi faktor pendorong Pakistan untuk ikut terlibat dalam upaya penyelesaian masalah terkait Iran.

“Di sana (Pakistan), adzan sehari sepuluh kali: lima kali adzan Sunni dan lima kali adzan Syiah. Bedanya dengan Indonesia, dinamika (di Pakistan) lebih pada adat istiadat kesukuan. Pakistan dinamikanya lebih pada Sunni-Syiah,” kata Ida saat dihubungi Tirto, Kamis (9/4/2026).

Kepala Pusat Riset Politik (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Athiqah Nur Alami, menambahkan bahwa peran sebagai mediator juga berpotensi meningkatkan citra Pakistan di tingkat internasional. Ia menyebut selama ini Pakistan kerap diposisikan sebagai negara “kedua” setelah India dalam lanskap geopolitik Asia Selatan.

“Kita tahu Asia Selatan yang paling dianggap powerful itu India, baru Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka dan yang lain,” ujar Athiqah.

Mengenai alasan mengapa AS dan Iran bersedia mendengar Pakistan, mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, menilai efektivitas diplomasi Pakistan justru terletak pada strategi yang berjalan di belakang layar. Menurutnya, diplomasi senyap kerap lebih efektif dibanding pendekatan yang terlalu terbuka.

“Diplomasi itu ada yang di belakang layar dan sering kali lebih efektif,” kata Dian.

Dian juga menekankan bahwa peran mediator membutuhkan daya ungkit agar pihak yang berkonflik bersedia menyimak. Salah satu leverage Pakistan, menurut Dian, adalah kepemilikan senjata nuklir.

“Pakistan itu bilang sama Amerika, ‘Kalau saja bener mau habis-habisan, apalagi Israel, saya enggak akan tinggal diam terhadap Iran. Kalau Israel mengancam senjata nuklir, saya tidak akan tinggal diam. Saya juga punya nuklir.’ Amerika mau dengar,” ungkap Dian.

Selain itu, Dian menyebut Pakistan terus merapat ke AS dengan pertimbangan kepentingan Kashmir yang masih diperebutkan dengan India. “Paling tidak, (Pakistan) mendekati Amerika dalam kasus Kashmir. Makanya India juga sama-sama mendekati Amerika dalam urusan Kashmir,” katanya.

Dari perspektif Iran, Dian menilai Pakistan dipandang berada di sisi yang sama karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, berbeda dari sejumlah negara Timur Tengah lain yang telah menjalin hubungan dengan Israel.

Ida Susilowati menambahkan bahwa Pakistan juga memiliki kesamaan kepentingan dalam menjaga geopolitik Asia Selatan. Ia menyinggung adanya konflik Pakistan dengan Taliban yang menjadi salah satu isu terorisme di dalam negeri. Ida juga menilai penerimaan AS terhadap Pakistan turut dipengaruhi oleh perubahan nilai di pemerintahan Pakistan.

“Yang membuat Pakistan diterima AS, kurang lebih karena adanya pergeseran nilai di pemerintahan Pakistan sendiri, sudah mulai masuk ideologi-ideologi liberal, berbeda dengan Iran yang masih teguh dengan wilayat al Faqih,” ujarnya.

Sejumlah pengamat juga menyoroti pelajaran yang bisa dipetik Indonesia dari diplomasi Pakistan. Dian Wirengjurit menilai sebelum mengambil peran sebagai juru damai, Indonesia perlu membenahi kondisi domestik—mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga politik—agar memiliki pijakan kuat di mata internasional.

Menurut Dian, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap menjadi juru damai bagi Iran–AS dinilai tidak tepat bila kondisi dalam negeri masih menghadapi banyak persoalan. “Kalau mau berperan di Timur Tengah dalam kaitan konflik Iran dan Israel, lupakan. Benahi dalam negeri kita, tunjukkan kita memang negeri yang stabil, yang rakyatnya sejahtera. Sekarang aja guru honorer masih (digaji) Rp100 ribu. Anak kecil sekolah masih gelantungan di atas kali nyebrang pake tali,” tegas Dian.

Dian menyarankan Indonesia memulai dari kawasan ASEAN. Menurutnya, keberhasilan menyelesaikan persoalan regional dapat mengangkat pamor Indonesia sebagai juru damai sehingga suaranya lebih didengar.

“Mampu enggak kita menyelesaikan masalah Myanmar? Mampu enggak kita menyelesaikan masalah Kamboja sama Thailand? Dulu di masa lalu kita mampu. Kamboja selesai. Pengungsinya ditampung di Pulau Galang. Mereka damai, pengungsi (bisa) kembali dengan keterampilan dari kita. Kita di masih dianggap seperti pahlawan di sana,” kata Dian.

Ia juga menilai ketergantungan pada solidaritas organisasi antarpemerintah seperti OKI tidak cukup efektif. “Sekarang, kita gagah-gagahan OKI, sudah enggak laku. Nonblok sudah enggak laku, benahi dalam negeri,” ujarnya.

Sementara itu, Athiqah Nur Alami menilai Indonesia sebenarnya memiliki peluang menjadi juru damai, mengingat keaktifan Prabowo dalam diplomasi dengan banyak negara. Namun, ia menilai posisi Indonesia saat ini tampak cenderung berpihak ke AS dan diperkuat dengan keanggotaan Board of Peace bentukan Trump, sehingga menimbulkan persoalan kepercayaan.

“Dan yang keempat, menurut saya, lesson learning -nya adalah Pakistan itu kan pintar untuk menjaga mendudukkan posisinya dia di tengah. Enggak terlalu condong ke Amerika, tapi juga dengan Iran. Sementara itu, Indonesia sendiri terlihat sekali posisinya cenderung lebih ke dekat ke Amerika Serikat. Itu menimbulkan trust issue,” tegas Athiqah.