Diplomasi Indonesia belakangan ini digambarkan sebagai upaya “mendayung di antara banyak karang”, sebuah metafora yang menunjukkan kompleksitas hubungan luar negeri di tengah peta kekuatan global yang kian beragam. Jika tujuh dekade lalu Mohammad Hatta memperkenalkan gagasan “mendayung di antara dua karang” dalam konteks Perang Dingin—yakni di antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet—kondisi saat ini dinilai jauh lebih rumit.
Dunia tidak lagi didominasi dua kutub. Kini, muncul “gugusan” kekuatan besar dan menengah yang sama-sama berpengaruh, mulai dari AS, China, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, hingga sejumlah kekuatan regional. Dalam situasi itu, Indonesia terlihat berupaya menjaga ruang manuver dengan menjalin hubungan ke berbagai pusat kekuatan secara simultan.
Dalam dua pekan pertama April, sejumlah langkah diplomatik menonjol. Pada 13 April, Indonesia dan AS menyepakati peningkatan kerja sama pertahanan melalui kemitraan strategis yang mencakup keamanan maritim, peningkatan kapasitas militer, serta kolaborasi teknologi pertahanan lewat Major Defense Cooperation Partnership (MDCP). Kerja sama ini menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra penting AS dalam stabilitas kawasan Indo-Pasifik, tanpa terikat dalam aliansi militer formal.
Pada tanggal yang sama, Presiden Prabowo juga melakukan kunjungan ke Rusia dan bertemu Presiden Vladimir Putin untuk memperkuat kerja sama strategis di bidang energi, ekonomi, dan pertahanan. Sehari setelahnya, komunikasi dengan Eropa diperkuat melalui pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Sebelumnya, pada akhir Maret hingga awal April, Prabowo juga memperdalam kemitraan dengan Jepang dan Korea Selatan, terutama terkait investasi teknologi dan pengembangan industri. Di saat yang sama, Indonesia tetap menjaga kedekatan ekonomi dengan China yang disebut sebagai mitra dagang utama dan investor strategis.
Rangkaian langkah tersebut mencerminkan pola diplomasi yang memperluas jejaring kerja sama ke berbagai pihak sekaligus. Indonesia tampak mempraktikkan politik luar negeri bebas-aktif dalam bentuk yang lebih adaptif terhadap realitas multipolar, dengan upaya hadir di berbagai forum dan menjaga relasi dengan banyak kekuatan tanpa memilih satu kubu permanen.
Namun, strategi “mendayung di antara banyak karang” dinilai membawa tantangan. Semakin banyak kekuatan yang harus dinavigasi, semakin tinggi pula risiko benturan kepentingan dan salah tafsir. Rivalitas AS-China kini meluas dari perdagangan hingga teknologi dan militer. Konflik Rusia dengan negara-negara Eropa dan AS akibat perang di Ukraina juga menciptakan garis pembelahan geopolitik baru. Di Indo-Pasifik, isu Taiwan dan Laut China Selatan terus meningkatkan tensi strategis.
Dalam situasi seperti itu, setiap kedekatan diplomatik dapat mudah ditafsirkan sebagai keberpihakan. Penguatan kerja sama pertahanan dengan AS berpotensi diamati dengan cermat oleh Beijing. Sebaliknya, pembukaan ruang kerja sama baru dengan Rusia juga dapat memicu pembacaan strategis dari Washington. Diplomasi multi-arah membawa konsekuensi persepsi yang perlu dikelola.
Tantangan lain adalah risiko inkonsistensi narasi. Politik luar negeri bebas-aktif disebut bukan berarti bebas tanpa arah. Tanpa visi strategis yang jelas, kerja sama dengan banyak mitra dapat terlihat reaktif dan tidak terhubung dengan tujuan jangka panjang. Dalam kondisi demikian, Indonesia berisiko dipandang sebagai swing state, bukan sebagai kekuatan menengah dengan agenda global yang tegas.
Di sisi lain, era multipolar juga membuka ruang manuver bagi negara menengah. Indonesia memiliki sejumlah modal yang disebut penting, antara lain ekonomi terbesar di Asia Tenggara, keanggotaan G20, posisi sebagai demokrasi besar di Global South, serta letak strategis yang menghubungkan Indo-Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan modal itu, Indonesia dinilai tidak cukup hanya bersikap defensif, melainkan diharapkan dapat berperan sebagai penyeimbang yang menjaga ruang dialog tetap terbuka.
Jika strategi ini berjalan efektif, potensi keuntungan yang disebut dapat diraih mencakup diversifikasi ekonomi, modernisasi pertahanan, dan peningkatan posisi tawar geopolitik. Namun bila gagal, Indonesia berisiko terjebak dalam tekanan silang kekuatan besar.
Fondasi diplomasi multi-arah ini disebut telah dibangun sejak beberapa tahun terakhir, antara lain melalui peran di G20, kiprah di ASEAN, serta tradisi non-blok yang memberi legitimasi historis. Dalam konteks itu, Prabowo dinilai melanjutkan pendekatan tersebut dengan intensitas kunjungan luar negeri yang tinggi dan gaya diplomasi yang lebih langsung.
Agar strategi “mendayung di antara banyak karang” tidak berubah menjadi navigasi tanpa kompas, sejumlah hal dinilai penting. Pertama, Indonesia perlu memperjelas grand strategy luar negeri agar setiap kerja sama tampak sebagai bagian dari visi besar, misalnya terkait industrialisasi, keamanan maritim, transisi energi, atau kepemimpinan Global South. Kedua, diversifikasi mitra perlu diimbangi kemandirian agar tidak menciptakan ketergantungan baru.
Ketiga, Indonesia disebut memiliki peluang memainkan peran sebagai bridge builder karena relasi yang relatif baik dengan banyak pihak dapat menjadi modal untuk menjadi mediator informal di tengah rivalitas global. Keempat, konsistensi komunikasi diplomatik dinilai krusial agar pesan Indonesia jelas: kerja sama dengan satu negara tidak dimaksudkan untuk melawan negara lain.
Dalam lanskap global yang berubah cepat, keberhasilan diplomasi Indonesia disebut tidak ditentukan oleh kedekatan dengan satu kekuatan besar, melainkan oleh kemampuan menjaga otonomi strategis di tengah kompetisi yang semakin keras. “Mendayung di antara banyak karang” menuntut keseimbangan, ketelitian membaca arus, serta keberanian menentukan arah sendiri.
