Upaya diplomasi energi Indonesia di Jepang dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus mendorong kenaikan kelas dari pemasok bahan mentah menjadi pemain dalam rantai nilai. Penilaian tersebut disampaikan Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Henry, yang menyoroti arah kebijakan pemerintah dalam memperluas kerja sama strategis sektor energi dan mineral.
Henry menilai pendekatan pemerintah menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan standar internasional tanpa meninggalkan kepentingan nasional. “Ini bentuk kedaulatan yang cair namun kokoh. Menunjukkan hukum nasional kita mampu beradaptasi dengan standar internasional tanpa kehilangan jati diri konstitusionalnya,” kata dia.
Dalam pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Indonesia dan Jepang menyepakati dua nota kesepahaman (MoU). Kesepakatan itu mencakup penguatan rantai pasok mineral kritis serta pengembangan teknologi nuklir rendah karbon.
Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mendorong percepatan investasi proyek gas Lapangan Abadi Blok Masela oleh Inpex Corporation dengan nilai mencapai Rp339 triliun. Proyek tersebut dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Di sisi lain, pemerintah menawarkan kerja sama pengelolaan komoditas strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, hingga logam tanah jarang yang menjadi kunci dalam transisi energi global. Kerja sama juga mencakup sektor batu bara, gas alam cair (LNG), serta proyek transisi energi dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), termasuk PLTSa Legok Nangka dan PLTP Sarulla.
Henry menilai langkah ini sejalan dengan konsep pertumbuhan berbasis nilai tambah, terutama melalui hilirisasi mineral dan penguasaan teknologi. “Upaya mengamankan teknologi dan hilirisasi akan mendorong pertumbuhan dari dalam secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menilai kepastian hukum dalam proyek strategis seperti Blok Masela dapat menjadi sinyal positif bagi investor global terkait kredibilitas Indonesia. Meski begitu, Henry mengingatkan implementasi kerja sama harus tetap dikawal agar selaras dengan kepentingan nasional dan prinsip keberlanjutan.
Menurutnya, diplomasi energi tersebut berpotensi menjadi fondasi bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di kawasan Indo-Pasifik sekaligus meningkatkan peran dalam ekosistem energi global.
