Diplomasi ekonomi kian diposisikan sebagai penggerak penting pembangunan daerah di tengah globalisasi dan integrasi internasional yang memasuki fase baru dan bergejolak. Dalam konteks ini, Kota Ho Chi Minh dan wilayah selatan Vietnam menempatkan kerja sama internasional sebagai salah satu landasan strategis untuk memperluas ruang pertumbuhan dan meningkatkan daya saing.

Pada pagi 31 Maret, delegasi para kepala kantor perwakilan luar negeri untuk periode 2025–2028 yang dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Nguyen Minh Hang mengadakan pertemuan dan sesi kerja dengan Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh serta pimpinan departemen dan lembaga kota. Pertemuan berlangsung saat negara memasuki fase pembangunan baru, sementara Kota Ho Chi Minh menetapkan target yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya dan ambisius.

Wakil Ketua Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh Hoang Nguyen Dinh memaparkan arah strategis inovatif kota. Kongres Partai Kota untuk periode 2025–2030 menetapkan sasaran pertumbuhan PDB rata-rata tahunan 10%–11% serta meningkatkan porsi ekonomi digital menjadi 30%–40% dari total PDB kota.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah kota menegaskan hubungan luar negeri sebagai tugas penting dan berkelanjutan. Hingga kini, Kota Ho Chi Minh telah menjalin kerja sama dengan 87 daerah dan 21 mitra internasional, yang dinilai menjadi fondasi untuk memperluas ruang pengembangan dan memperkuat visi global kota.

Para pemimpin Kota Ho Chi Minh berharap para kepala kantor perwakilan terus berperan sebagai penghubung yang andal guna meningkatkan saling pengertian serta memperluas perdagangan dan investasi internasional. Sejumlah sektor prioritas yang disebutkan meliputi semikonduktor, teknologi informasi dan komunikasi, energi terbarukan, pengembangan infrastruktur, logistik, serta target strategis membangun pusat keuangan internasional berkelas dunia.

Selain menarik investasi, kota juga mengharapkan masukan mengenai tren ekonomi global, penguatan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi, transfer pengetahuan, diplomasi antar masyarakat, serta penghubungan komunitas Vietnam di luar negeri.

Wakil Menteri Luar Negeri Nguyen Minh Hang menyampaikan apresiasi atas perkembangan Kota Ho Chi Minh dan visi jangka panjangnya. Ia menekankan peran utama kota dalam pembangunan nasional, terutama setelah tonggak konsolidasi batas administratif pada Juli 2025. Menurutnya, perluasan ruang pembangunan membutuhkan dorongan baru melalui penarikan dan pemanfaatan sumber daya internasional secara lebih efektif.

Nguyen Minh Hang menegaskan bahwa, di samping pilar keamanan nasional tradisional seperti urusan luar negeri, pertahanan, dan keamanan, strategi kerja sama internasional dan promosi diplomasi ekonomi perlu terus dipandang sebagai tugas penting dan berkelanjutan. Pertemuan tersebut juga mencatat komitmen para duta besar dan konsul jenderal untuk memperkuat koordinasi dengan departemen dan lembaga Kota Ho Chi Minh agar orientasi diplomasi ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh dan efektif.

Pada sore hari, pembahasan meluas ke tingkat regional melalui diskusi meja bundar di Departemen Luar Negeri Kota Ho Chi Minh yang melibatkan delegasi kepala kantor perwakilan periode 2025–2028 dan perwakilan daerah-daerah di wilayah selatan. Para pihak menyepakati perlunya meningkatkan efisiensi dan menargetkan hasil yang nyata.

Perwakilan dari sejumlah provinsi dan kota, antara lain An Giang, Dong Thap, Dong Nai, dan Can Tho, memaparkan situasi sosial-ekonomi, kekuatan, serta prioritas pembangunan. Mereka menyampaikan kebutuhan dukungan untuk menarik sumber daya bagi infrastruktur, pertanian hijau, industri pengolahan, ekowisata, hingga logistik pengolahan hasil laut, sekaligus meminta peran penghubung dengan mitra asing strategis.

Salah satu isu yang menonjol adalah upaya menembus pasar sertifikasi Halal internasional. Daerah-daerah di selatan menyatakan menghadapi kerumitan standar yang berbeda-beda di berbagai pasar, seperti Indonesia, Malaysia, Uni Eropa, dan Timur Tengah.

Wakil Direktur Dinas Pariwisata Provinsi An Giang Nguyen Viet Thong menyampaikan kebingungan daerahnya dalam memperoleh sertifikasi Halal karena perbedaan sistem standar antar pasar. Sejalan dengan itu, Wakil Direktur Departemen Keuangan Provinsi Dong Thap Nguyen Dinh Phuong Uyen menyoroti kendala biaya sertifikasi yang tinggi akibat kewajiban memenuhi standar khusus di tiap pasar, masa berlaku lisensi yang singkat, serta belum adanya mekanisme pengakuan timbal balik antar negara. Dong Thap mengusulkan adanya satu titik kontak terpadu dan terpercaya untuk membantu pelaku usaha menghadapi hambatan tersebut.

Menanggapi masukan daerah, Duta Besar Pham Thi Thuy Nga, perwakilan Vietnam di Malaysia, menyebut standar Malaysia memang ketat, namun sertifikasi Halal dapat memberi keuntungan signifikan untuk mengakses pasar Muslim lainnya. Ia menekankan pentingnya kepercayaan dalam komunitas Muslim, sehingga setelah memperoleh sertifikasi, pelaku usaha perlu menjaga kualitas produk secara ketat untuk mempertahankan kredibilitas dan memperluas peluang kerja sama jangka panjang.

Duta Besar Do Thuy Duong yang ditunjuk untuk Brunei menambahkan bahwa peluang Halal tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi juga mencakup pariwisata Halal dan fesyen Halal.

Wakil Direktur Departemen Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Luyen Minh Hong menyampaikan bahwa sejak April 2024, Kementerian Sains dan Teknologi telah mendirikan Pusat Sertifikasi Halal Nasional. Langkah ini disebut menandai pertama kalinya Vietnam menetapkan sistem standar Halal sendiri. Ia mendorong daerah-daerah membimbing pelaku usaha untuk mengakses standar tersebut lebih dulu, sembari menyatakan pemerintah akan melanjutkan negosiasi menuju perjanjian pengakuan timbal balik dengan negara mitra guna mengurangi hambatan.

Selain isu Halal, diskusi juga menyoroti tantangan peningkatan teknologi industri dan penetrasi pasar berstandar tinggi. Wakil Ketua Asosiasi Industri Pendukung Kota Ho Chi Minh (HASI) Nguyen Trong Luat—yang mewadahi 270 bisnis, mayoritas usaha kecil dan menengah di sektor elektronik, semikonduktor, mekanik, dan otomasi—meminta para duta besar membantu menjadi perantara agar bisnis dapat memasuki pasar Eropa.

Di tengah meningkatnya hambatan tarif di Amerika Serikat, diversifikasi pasar ekspor dipandang sebagai kebutuhan. HASI juga menyampaikan keinginan mengakses dan menerima transfer teknologi mekanika presisi dari negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Swiss untuk mendukung riset dan pengembangan, dengan target memproduksi chip elektronik dalam 5–10 tahun ke depan.

Dari perspektif Jepang, Konsul Jenderal Vietnam di Osaka Nguyen Truong Son menilai Jepang menuntut transparansi dan kepatuhan ketat terhadap persyaratan informasi. Karena itu, proyek kerja sama seperti pelabuhan perikanan, teknologi pengawetan pasca panen, atau rantai pasokan memerlukan proposal terperinci yang menjelaskan kebutuhan dan tujuan secara jelas. Ia juga menekankan peran perusahaan domestik besar sebagai syarat penting untuk adopsi teknologi dan partisipasi yang efektif serta berkelanjutan dalam rantai nilai global.

Dalam penutupan seminar, Luyen Minh Hong menegaskan orientasi memprioritaskan diplomasi ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung target pertumbuhan dua digit. Kementerian Luar Negeri menyatakan akan mendukung dunia usaha dan berkoordinasi dengan 98 kantor perwakilan di luar negeri untuk menyusun daftar acara dan pameran internasional guna meningkatkan posisi paviliun Vietnam.

Untuk mendorong diplomasi yang lebih substantif, mulai 2026 Kementerian Luar Negeri juga mengidentifikasi perlunya memperkuat koordinasi dan menjaga hubungan reguler dengan Departemen Luar Negeri setempat. Para kepala misi diplomatik disebut akan diminta menyusun rencana aksi spesifik dengan peta jalan dan tenggat implementasi yang jelas, serta dikaitkan dengan mekanisme evaluasi transparan guna mengukur hasil pada akhir masa jabatan.