Klaim politik luar negeri Indonesia yang “bebas-aktif” kembali menjadi sorotan setelah muncul persoalan pelayaran di Selat Hormuz. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan Timur Tengah, dua kapal tanker Indonesia dilaporkan tertahan, memunculkan pertanyaan publik tentang seberapa kuat posisi netral Indonesia dipersepsikan di mata pihak-pihak yang berpengaruh di jalur strategis tersebut.
Dalam narasi resmi, Indonesia kerap menegaskan diri sebagai negara yang tidak memihak namun tetap aktif dalam diplomasi internasional. Namun, sejumlah langkah yang dinilai memiliki implikasi politik justru memunculkan persepsi berbeda. Salah satunya disebut terkait kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, kedekatannya dengan Presiden Donald Trump, keterlibatan dalam Board of Peace, serta penandatanganan perjanjian dagang resiprokal yang dinilai berat sebelah. Dalam konteks geopolitik, rangkaian tindakan semacam itu dapat dibaca sebagai sinyal arah kebijakan luar negeri, terlepas dari penegasan netralitas yang disampaikan pemerintah.
Situasi di Selat Hormuz menjadi titik uji yang konkret. Jalur pelayaran yang selama ini menjadi lintasan penting perdagangan energi tiba-tiba berubah menjadi kawasan berisiko tinggi ketika konflik memanas. Dalam kondisi itu, dua kapal tanker Indonesia disebut mengalami penahanan, sementara kapal-kapal dari sejumlah negara lain—seperti China, Rusia, Pakistan, India—disebut lebih mudah melintas. Perbedaan perlakuan ini menegaskan bahwa netralitas dalam praktik internasional tidak hanya ditentukan oleh pernyataan resmi, melainkan juga oleh persepsi pihak lain terhadap posisi suatu negara.
Artikel ini juga menyoroti perbandingan dengan Thailand, yang disebut mampu melobi Iran agar kapal-kapalnya tetap dapat melintas dengan aman. Sementara itu, Indonesia digambarkan justru mencari pasokan minyak dari negara lain, alih-alih memastikan akses pelayaran tetap lancar melalui jalur yang sama.
Di luar persoalan pelayaran, terdapat aspek lain yang dinilai sensitif dalam hubungan Indonesia–Iran, yakni penyitaan dan rencana lelang kapal tanker Iran MT Arman 114 di perairan Batam. Nilai kapal itu disebut lebih dari Rp1,17 triliun. Kapal tersebut, yang memuat 166.975 metrik ton minyak mentah, disita setelah diduga melakukan transfer ilegal dan mencemari laut. Pengadilan memutuskan penyitaan, sementara kapten kapal dijatuhi hukuman secara in absentia.
Namun, langkah melelang kapal itu disebut dapat dibaca Iran bukan semata sebagai penegakan hukum domestik, melainkan sebagai sinyal politik yang tidak bersahabat. Dalam praktik hubungan internasional, kasus-kasus seperti ini kerap masih menyisakan ruang negosiasi. Karena itu, keputusan Indonesia dinilai berpotensi menambah ketegangan yang tidak selalu tampak di permukaan, tetapi dapat tercermin dalam gestur-gestur kecil, termasuk akses pelayaran di kawasan strategis seperti Selat Hormuz.
Penulis juga mengaitkan dinamika tersebut dengan terbentuknya persepsi keberpihakan, terutama ketika penyitaan kapal diikuti dengan penolakan terhadap kapal perang Iran. Dalam kerangka itu, narasi “bebas-aktif” dinilai menghadapi tantangan: di atas kertas Indonesia menyatakan bebas dan aktif, tetapi dalam praktik disebut cenderung reaktif terhadap situasi yang berkembang.
Selat Hormuz sendiri digambarkan bukan sekadar jalur pelayaran, melainkan nadi energi global. Sekitar seperlima distribusi minyak dunia disebut melewati selat tersebut. Ketika jalur ini terganggu, dampaknya tidak hanya pada pergerakan kapal, tetapi juga pada biaya logistik, distribusi, dan harga energi. Indonesia, yang masih bergantung pada impor energi, diperkirakan ikut terdampak oleh efek berantai gangguan di kawasan itu.
Di tengah risiko tersebut, respons yang muncul disebut kembali pada langkah-langkah umum seperti imbauan penghematan energi. Namun, tulisan ini menekankan bahwa persoalan utama yang dihadapi adalah bagaimana Indonesia menjaga keseimbangan diplomatik dengan presisi tinggi agar prinsip netralitas tidak hanya menjadi slogan, melainkan juga terbaca dan diakui oleh pihak lain dalam situasi krisis.
