Di tengah dinamika geopolitik global yang bergejolak—mulai dari rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, ketegangan di Laut China Selatan, hingga konflik berkepanjangan di Timur Tengah—Indonesia dinilai membutuhkan arah diplomasi yang tajam dan taktis. Dalam konteks itu, pandangan mantan diplomat Dino Patti Djalal kembali banyak diperbincangkan seiring perubahan orientasi politik luar negeri pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dino dikenal memiliki rekam jejak panjang di birokrasi, latar akademik, serta kemampuan komunikasi publik yang membuat isu kebijakan luar negeri lebih mudah dipahami masyarakat luas. Ia juga kerap menyampaikan kritik yang bersifat konstruktif, termasuk terkait langkah Indonesia dalam forum global Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang membahas masa depan dan kemerdekaan Palestina.
Dino Patti Djalal lahir pada 10 September 1965. Ia merupakan putra Prof. Dr. Hasyim Djalal, diplomat dan pakar Hukum Laut Internasional yang dikenal di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dino menempuh pendidikan di Simon Fraser University (Kanada), London School of Economics (Inggris), dan meraih gelar doktor dari University of Virginia (Amerika Serikat).
Kariernya di Kementerian Luar Negeri RI antara lain mencakup posisi Juru Bicara Presiden urusan Hubungan Internasional pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia kemudian menjabat Duta Besar RI untuk Amerika Serikat pada 2010–2013, menginisiasi Kongres Diaspora Indonesia, dan menjadi Wakil Menteri Luar Negeri pada 2014.
Setelah tidak lagi memegang jabatan formal di pemerintahan, Dino mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada 2015. Melalui organisasi tersebut, ia mendorong kebijakan luar negeri agar tidak hanya menjadi ranah elitis birokrasi, melainkan turut dipahami dan didiskusikan oleh publik, termasuk mahasiswa dan generasi muda.
Dalam melihat transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (2014–2024) ke Presiden Prabowo Subianto, Dino menilai terdapat pergeseran yang nyata. Ia memandang pada era Jokowi, diplomasi Indonesia banyak dipengaruhi urgensi domestik, terutama diplomasi ekonomi dan pendekatan transaksional untuk mendukung pembangunan infrastruktur, investasi, serta hilirisasi industri. Walaupun Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan memimpin ASEAN di tengah krisis, pendekatan tersebut dinilai cenderung menghindari isu geopolitik yang berisiko jika tidak berdampak ekonomi langsung.
Sementara itu, Dino menilai era Prabowo membawa perubahan paradigma dengan tampil lebih asertif dan percaya diri sebagai kekuatan menengah. Ia menyebut Prabowo lebih aktif hadir di berbagai forum dan organisasi internasional. “Pak Prabowo lebih aktif, hadir ke mana-mana, dan masuk dari berbagai organisasi internasional, dan kawasan juga,” kata Dino.
Dino juga mengapresiasi tur diplomatik Prabowo ke sejumlah negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris pada awal masa jabatan. Menurutnya, langkah itu menjadi sinyal awal bahwa Indonesia siap tampil sebagai pemain di panggung global. “Menurut saya yang paling, ini kan langkah pertama nih sejak jadi Presiden ya. Jadi sinyal yang paling utama adalah, `I`m here` dan saya sudah siap jadi pemain,” ujar Dino. Ia menambahkan, “Ini beliau sudah tampil dan memberikan pidato yang juga bagus dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini a good start ya.”
Meski demikian, Dino juga memberi catatan terkait aspek internal. Ia menilai tantangan besar diplomasi Indonesia saat ini terletak pada manajemen institusi di dalam negeri. “Tantangan utama adalah manajemen internal dari politik luar negeri,” tegasnya, seraya menyoroti beban rangkap jabatan politik pada posisi menteri luar negeri yang dikhawatirkan dapat memecah fokus dalam merespons krisis global yang bergerak cepat.
Salah satu ujian dari arah diplomasi yang lebih asertif, menurut Dino, tampak dalam keterlibatan Indonesia di Board of Peace, sebuah inisiatif tata kelola global yang berfokus pada penyelesaian konflik jangka panjang dan perancangan rekonstruksi Gaza. Dino mendukung keterlibatan Indonesia karena dinilai memperkuat posisi diplomasi dari sekadar solidaritas menjadi langkah institusional yang memiliki daya tawar.
Namun, Dino menyampaikan kritik terhadap penampilan delegasi Indonesia pada peluncuran awal forum tersebut, yang juga dihadiri pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyayangkan pidato delegasi tingkat tinggi Indonesia tidak secara eksplisit menegaskan prinsip kemerdekaan Palestina. Dalam analisisnya, Dino menekankan bahwa kedekatan diplomatik tidak seharusnya mengurangi ketegasan prinsip.
“Dalam Board of Peace, Trump perlu mendengar penegasan ini secara langsung dari Presiden Prabowo,” tulis Dino. Ia juga mendorong agar pemerintah menetapkan pedoman komunikasi yang konsisten di berbagai forum internasional. “Konsep ‘Two-state solution’ dan ‘Palestinian statehood’ harus selalu secara eksplisit menjadi rujukan utama dalam pidato Presiden dan Menteri Luar Negeri pada semua forum internasional, tanpa terkecuali,” pungkasnya.
Melalui pandangannya, Dino menilai diplomasi Indonesia terus berevolusi mengikuti perubahan zaman. Peralihan dari orientasi ekonomi yang kuat pada era Jokowi menuju pendekatan geostrategis yang lebih menonjol pada era Prabowo dipandang sebagai bagian dari proses penyesuaian Indonesia menghadapi konstelasi global. Namun, ia mengingatkan bahwa keberanian diplomatik perlu disertai konsistensi prinsip, kalkulasi geopolitik yang matang, serta tata kelola kebijakan luar negeri yang solid.
