Dinamika geopolitik global, khususnya di Timur Tengah, dinilai telah menekan sistem energi nasional. Meski konflik disebut mulai mereda, situasi tersebut sempat memicu lonjakan harga minyak dunia hingga sekitar USD 110 per barel, atau naik sekitar 60% dibanding posisi awal tahun.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi mengatakan, ancaman krisis energi yang dihadapi Indonesia saat ini masih ada dan sebagian besar dipicu faktor eksternal yang berada di luar kendali nasional, seperti konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok. Karena itu, ia menilai penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) sektor energi diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.
“Situasi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap ketahanan energi kita tidak sepenuhnya berasal dari dalam negeri, melainkan dipengaruhi kuat oleh faktor global yang sulit dikendalikan, seperti konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok,” kata Kholid dalam sebuah diskusi di Jakarta.
Selain lonjakan harga, Kholid menyoroti potensi gangguan di Selat Hormuz yang merupakan jalur sekitar 20% pasokan minyak dunia. Ia menyebut, hampir sepertiga impor LPG Indonesia dan sekitar seperlima impor minyak mentah melewati jalur tersebut, sehingga gejolak di kawasan itu dapat berdampak langsung terhadap pasokan energi nasional.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mulai mendorong diversifikasi sumber impor energi dengan memperluas pasokan dari negara-negara di luar kawasan konflik Timur Tengah. Menurut Kholid, upaya ini penting untuk mengurangi risiko gangguan pasokan akibat ketegangan geopolitik dan menjaga keberlanjutan distribusi energi nasional.
Ia juga menekankan perlunya payung hukum yang jelas untuk mendukung diversifikasi tersebut. “Tentunya kita mendorong payung hukum untuk itu, supaya ketika Pertamina membeli minyak mentah dari Australia misalnya, itu tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Dari sisi domestik, Kholid menilai masih terdapat kerentanan struktural. Pada 2025, produksi minyak nasional tercatat sekitar 220,9 juta barel, sementara impor mencapai 117,8 juta barel. Ketergantungan terhadap impor LPG dinilai lebih tinggi, dengan volume impor mencapai 7,47 juta ton.
Kholid juga memaparkan dampak fiskal dari kenaikan harga minyak. Ia menghitung setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 1 per barel berpotensi menambah beban belanja negara hingga Rp10,3 triliun, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi. Jika harga minyak naik USD 10 per barel, tambahan beban subsidi disebut dapat mencapai Rp79 triliun.
Meski demikian, ia menyebut indikator ketahanan energi nasional masih menunjukkan tren positif. Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia pada 2025 tercatat 7,13 atau masuk kategori ‘tahan’. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, diperlukan langkah strategis yang adaptif terhadap tekanan eksternal.
Dalam konteks itu, Kholid menilai BUMN energi memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam merespons krisis, mulai dari memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilitas distribusi, hingga menjadi penyangga harga di tengah volatilitas global.
“Kita tidak bisa mengendalikan harga minyak dunia atau konflik global, tetapi kita bisa memperkuat fondasi dalam negeri. Di sinilah peran BUMN energi menjadi sangat strategis untuk meredam dampak krisis,” kata Kholid.
