Di tengah percepatan era kecerdasan buatan, big data, dan tata kelola digital, ukuran kemajuan sebuah negara kian bergeser. Kualitas negara modern tidak lagi semata dinilai dari kekuatan militer atau besarnya sumber daya alam, melainkan dari kemampuan pemerintahannya melayani publik secara cepat, adaptif, dan mampu membangun kolaborasi global.
Dalam konteks itu, pembangunan pemerintahan digital dipandang bukan sekadar agenda teknologi, melainkan strategi yang menentukan arah peradaban. Perspektif tersebut mengemuka dalam kunjungan strategis delegasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Institute for Global Public Policy (IGPP), Fudan University, Shanghai, Tiongkok.
Delegasi Indonesia dipimpin Wakil Rektor IPDN Prof. Hyronimus Rowa dan Prof. Muhadam Labolo, sementara penulis disebut sebagai pimpinan rombongan mahasiswa IPDN dalam agenda Strategic Study yang membahas tata kelola pemerintahan serta transformasi digital. Kunjungan ini digambarkan sebagai ruang pembelajaran mengenai cara negara modern membangun birokrasi yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Di tengah kompetisi global yang kian ketat, kunjungan tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan perspektif internasional. Fudan University disebut menjadi contoh peran institusi pendidikan sebagai pusat diplomasi pengetahuan (knowledge diplomacy) melalui Institute of International Studies (IIS) dan IGPP.
Melalui kedua lembaga itu, Fudan aktif membangun jejaring kerja sama dengan Indonesia dalam bidang hubungan internasional, tata kelola pemerintahan, riset kebijakan publik, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kerja sama tersebut melibatkan sejumlah akademisi dan institusi Indonesia, antara lain Universitas Indonesia, UGM, UMY, UIII, BRIN, serta berbagai lembaga kajian strategis.
Ragam tema yang menjadi fokus kerja sama mencakup isu-isu seperti Laut China Selatan, Belt and Road Initiative, diplomasi budaya, faith diplomacy, hingga masa depan hubungan ASEAN–China. Namun, benang merah yang ditekankan dalam kunjungan ini adalah urgensi membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perubahan global.
Indonesia dinilai menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi, masyarakat semakin digital dan menginginkan layanan publik yang cepat, sederhana, serta transparan. Di sisi lain, birokrasi masih kerap bergerak dengan pola lama—lambat, sektoral, dan kurang terintegrasi.
Karena itu, transformasi digital disebut tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi atau sistem baru. Perubahan yang dianggap lebih mendasar adalah membangun budaya kerja baru di lingkungan pemerintahan. Budaya kolaborasi dipandang sebagai fondasi utama, mengingat pemerintahan digital memerlukan integrasi data, sinergi kelembagaan, dan kemampuan bekerja lintas disiplin.
Pelajaran lain yang disorot adalah pentingnya orientasi hasil (result-oriented governance). Teknologi diposisikan sebagai alat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif. Ukuran keberhasilannya, menurut narasi kunjungan tersebut, terletak pada pengalaman masyarakat: apakah layanan menjadi lebih cepat, proses birokrasi lebih mudah, dan negara hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Transformasi digital juga ditekankan harus bertumpu pada integritas. Sistem yang canggih dinilai tidak bermakna tanpa etika pelayanan publik, akuntabilitas, dan budaya profesionalisme. Dalam dunia yang semakin terhubung, Indonesia membutuhkan aparatur negara yang tidak hanya memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki wawasan global serta kemampuan membaca perubahan zaman.
Kunjungan akademik seperti ini disebut membuka perspektif bahwa masa depan pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Negara yang unggul bukan hanya yang memiliki teknologi paling maju, melainkan yang mampu mengubah pengetahuan menjadi kebijakan dan pelayanan publik yang efektif.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, agenda transformasi digital dikaitkan dengan visi Asta Cita untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, profesional, dan berpihak pada rakyat. Narasi tersebut menekankan kebutuhan birokrasi yang lebih lincah, adaptif, dan kolaboratif seiring cepatnya perubahan global.
Pada akhirnya, semangat belajar dari pengalaman internasional diposisikan sebagai kebutuhan strategis untuk membangun sistem pemerintahan Indonesia yang lebih kuat, modern, dan berdaulat—dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas pelayanan bagi rakyat.
