Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Prabowo Subianto berperan dalam menghapus sebuah pasal yang dinilai kontroversial dalam forum internasional Board of Peace (BoP). Pasal tersebut, menurut Dasco, sebelumnya mewajibkan negara anggota untuk mengakui Israel sebagai negara berdaulat.
Klausul itu menjadi sorotan karena menyentuh isu sensitif yang selama ini berkaitan dengan posisi politik luar negeri sejumlah negara, termasuk Indonesia. Indonesia dikenal konsisten menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, sehingga ketentuan yang mewajibkan pengakuan terhadap Israel dinilai bertentangan dengan prinsip yang selama ini dipegang.
Dasco mengatakan, penghapusan pasal tersebut dicapai melalui negosiasi intensif yang melibatkan tujuh negara Islam. Kolaborasi itu disebut memperkuat posisi tawar dalam pembahasan di forum internasional, dengan membentuk kesepahaman bersama untuk menolak klausul yang dipersoalkan.
Selain itu, Dasco menyebut proses negosiasi turut melibatkan komunikasi langsung dengan Donald Trump, yang saat itu menjabat Presiden Amerika Serikat. Namun, rincian komunikasi maupun proses pembahasannya tidak dijelaskan lebih lanjut.
Dalam narasi yang berkembang, langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya Indonesia memainkan peran sebagai “bridge builder” atau jembatan kepentingan dalam hubungan internasional: tetap menyuarakan dukungan terhadap Palestina, sembari tetap aktif dalam forum global yang melibatkan berbagai negara dengan pandangan berbeda.
Meski demikian, hingga kini dokumen resmi terkait hasil negosiasi serta naskah final dari Board of Peace (BoP) disebut belum sepenuhnya dipublikasikan. Kondisi ini membuat klaim mengenai perubahan pasal masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, termasuk untuk memastikan sejauh mana perubahan itu tercermin dalam dokumen final dan benar-benar diimplementasikan.
Jika klaim tersebut terkonfirmasi, dampaknya dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam isu-isu global yang sensitif. Indonesia tidak hanya dipandang sebagai peserta forum, tetapi juga sebagai aktor yang mampu memengaruhi arah rumusan kebijakan di tingkat internasional.
