Di tengah menguatnya rivalitas geopolitik dan meningkatnya konflik bersenjata di berbagai kawasan, perhatian kembali tertuju pada Dasasila Bandung—dokumen yang lahir dari Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Indonesia. Sepuluh prinsip yang dirumuskan saat itu kembali diperbincangkan sebagai rujukan moral dalam hubungan internasional, terutama ketika dunia menghadapi eskalasi ketegangan politik dan kompetisi ekonomi global.
KAA berlangsung pada 18–25 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, dan dihadiri 29 negara dari Asia dan Afrika. Sebagian besar peserta merupakan negara yang baru merdeka dari kolonialisme. Pertemuan tersebut didorong oleh kepentingan bersama untuk menegaskan kedaulatan serta menolak dominasi kekuatan besar, dalam konteks Perang Dingin yang kala itu membelah dunia.
Dari konferensi itu lahir Dasasila Bandung, yang memuat prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, dan penolakan agresi. Pada masanya, dokumen ini dipandang sebagai pernyataan politik yang menegaskan sikap negara-negara berkembang agar tidak menjadi alat dalam persaingan blok Barat dan Timur.
Secara politik, Dasasila Bandung kerap disebut sebagai embrio lahirnya Gerakan Non-Blok, yang kemudian memperkuat posisi negara-negara dunia ketiga. Indonesia juga menempatkan diri sebagai penggerak diplomasi bebas aktif: tidak memihak blok mana pun, namun tetap berupaya aktif dalam memperjuangkan perdamaian.
Memasuki situasi global saat ini, relevansi Dasasila Bandung dinilai kembali diuji. Prinsip non-agresi dan penyelesaian damai dipandang kontras dengan realitas dunia yang masih kerap mengedepankan kekuatan militer dan tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, pengamat hubungan internasional menilai penerapan Dasasila Bandung secara konsisten berpotensi meminimalkan konflik modern melalui diplomasi multilateral.
Namun, tantangan utama tetap pada kepentingan nasional negara-negara besar yang dinilai sering lebih dominan dibanding komitmen terhadap norma global. Kondisi tersebut membuat prinsip-prinsip yang menekankan penghormatan kedaulatan dan penyelesaian damai tidak selalu menjadi rujukan utama dalam praktik hubungan internasional.
Bagi Indonesia, warisan Dasasila Bandung dipandang bukan semata bagian dari sejarah, melainkan juga identitas diplomasi. Di berbagai forum internasional, semangat Bandung kerap dijadikan referensi untuk memperkuat posisi negara berkembang dalam isu-isu seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, hingga stabilitas kawasan.
