Jakarta — Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas dan memicu kekhawatiran global. Situasi ini kerap dipahami sebagai bagian dari dinamika geopolitik modern, namun sejumlah pihak menilai pola keterlibatan Washington dalam urusan negara lain memiliki akar sejarah yang jauh lebih panjang, bahkan sejak abad ke-19.
Selama ini, kebijakan luar negeri AS yang dianggap agresif sering dikaitkan dengan pemimpin kontemporer seperti Donald Trump. Namun, jika ditarik ke belakang, fondasi ideologis intervensi tersebut disebut berawal dari masa Presiden ke-5 AS, James Monroe.
Pada 1823, Monroe menyampaikan pidato di hadapan Kongres AS yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Monroe. Pada mulanya, doktrin ini ditujukan untuk melindungi kawasan Amerika dari campur tangan kekuatan kolonial Eropa. Monroe menegaskan bahwa upaya kolonisasi baru oleh Eropa akan dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan AS.
Seiring waktu, doktrin itu tidak hanya dipahami sebagai pernyataan defensif. Ia juga menanamkan keyakinan bahwa AS memiliki hak moral dan politik untuk menjaga stabilitas di luar wilayahnya. Dalam kerangka ini, ketika ada kekuatan asing yang dianggap mengganggu keseimbangan, AS merasa memiliki alasan untuk turun tangan.
Pada masa awal, gagasan tersebut sempat dinilai lemah karena AS belum memiliki kekuatan militer yang besar. Namun, perkembangan berikutnya justru menjadikan Doktrin Monroe sebagai salah satu fondasi kebijakan luar negeri Washington.
Perluasan besar terjadi pada awal abad ke-20 di bawah Presiden Theodore Roosevelt melalui kebijakan yang dikenal sebagai Roosevelt Corollary. Dalam pendekatan ini, AS secara terbuka memposisikan diri sebagai “polisi internasional”, khususnya di Amerika Latin. Roosevelt menyatakan negaranya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas regional, termasuk melalui intervensi militer terhadap negara yang dinilai gagal menjaga ketertiban atau berpotensi mengundang campur tangan asing.
Memasuki era pasca Perang Dunia II, pembenaran intervensi AS kembali bergeser. Jika sebelumnya berangkat dari ancaman kolonialisme, pada masa Perang Dingin fokusnya berubah menjadi pertarungan ideologi. AS terlibat dalam berbagai konflik di berbagai kawasan dengan dalih membendung penyebaran komunisme, sekaligus menjaga demokrasi dan stabilitas global.
Setelah Uni Soviet runtuh pada 1991, dunia memasuki era unipolar dengan AS sebagai satu-satunya negara adidaya. Kondisi ini disebut semakin memperkuat peran Washington sebagai penjaga tatanan dunia.
Perubahan besar berikutnya terjadi setelah Serangan 11 September 2001. Peristiwa itu menjadi titik balik kebijakan luar negeri AS dengan fokus pada perang melawan terorisme. Melalui strategi “4-D” (Defeat, Deny, Diminish, Defend), AS memperluas jangkauan intervensi militernya ke berbagai wilayah, termasuk Afghanistan dan Irak, dengan dalih perlindungan keamanan global dan hak asasi manusia.
Dalam kerangka historis tersebut, ketegangan Iran-AS dipandang bukan sekadar dampak kebijakan satu presiden atau dinamika politik sesaat, melainkan bagian dari pola panjang yang terbentuk selama lebih dari dua abad.
Data yang dikutip dalam laporan menyebutkan bahwa sejak 1776, Amerika Serikat telah melakukan sekitar 400 intervensi di berbagai negara. Hampir seperempat dari jumlah itu disebut terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin, yang dinilai menunjukkan meningkatnya intensitas intervensi ketika tidak ada pesaing global yang seimbang.
Dengan demikian, narasi yang menempatkan Donald Trump sebagai aktor utama agresivitas kebijakan luar negeri AS dinilai kurang tepat. Trump disebut mempertegas gaya komunikasi dan pendekatan yang lebih konfrontatif, tetapi kerangka dasarnya telah terbentuk jauh sebelumnya.
Dalam konteks Iran, kebijakan “tekanan maksimum” pada masa Trump disebut sebagai kelanjutan dari strategi panjang AS dalam menjaga pengaruhnya di Timur Tengah. Bahkan sebelum Trump, berbagai pemerintahan AS telah terlibat dalam dinamika politik kawasan tersebut.
Kesimpulannya, memahami konflik global—termasuk ketegangan Iran dan Amerika Serikat—dinilai tidak cukup jika hanya melihat figur pemimpin saat ini. Perspektif historis yang lebih luas diperlukan untuk melihat bagaimana doktrin lama terus membentuk kebijakan modern.
