Pemerintah China menyatakan terus memantau perkembangan di Semenanjung Korea menyusul sinyal rekonsiliasi yang disampaikan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kepada Amerika Serikat.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menegaskan bahwa stabilitas kawasan merupakan kepentingan bersama. “Semenanjung yang damai dan stabil serta penyelesaian masalah secara politik adalah kepentingan semua pihak,” kata Mao dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (26/2).
Pernyataan itu muncul setelah Kim, saat menutup agenda penting Partai Pekerja Korea (WPK) pada Rabu, membuka peluang pemulihan hubungan dengan Washington. Namun, Kim menyertakan syarat agar AS menghentikan kebijakan yang ia sebut bermusuhan dan mengakui Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir.
Meski menawarkan ruang dialog, laporan kebijakan lima tahun Korea Utara menunjukkan sikap yang dinilai bertolak belakang. Kim menyatakan Pyongyang tetap “sepenuhnya siap menghadapi konfrontasi dengan AS di masa depan.”
Kantor berita Korea Utara, KCNA, melaporkan bahwa penguatan kekuatan nuklir tetap menjadi inti strategi pertahanan nasional. Laporan itu mengisyaratkan Korea Utara tidak akan meninggalkan program senjata nuklirnya dalam kondisi apa pun, kecuali terjadi perubahan geopolitik global yang drastis.
Perkembangan ini berlangsung di tengah kesiapan Washington untuk menghidupkan kembali dialog dengan Pyongyang sejak Donald Trump menjabat Presiden AS untuk kedua kalinya. Meski Trump dan Kim sebelumnya telah bertemu tiga kali, perundingan terkait isu nuklir hingga kini masih berada dalam kebuntuan diplomatik.
