Perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China kembali meningkat setelah Beijing mengumumkan tarif 125% terhadap barang-barang asal AS pada Jumat (11/04). Kebijakan ini naik dari tarif 84% yang diumumkan dua hari sebelumnya, Rabu (09/04), dan menyamai besaran tarif AS yang saat ini dikenakan terhadap barang-barang dari China.
Langkah saling balas tarif berlangsung cepat sejak Presiden AS Donald Trump memperkenalkan skema pajak impor baru. Pada tahap awal, China dikenai tarif resiprokal 34% dan Beijing membalas dengan tarif 34% atas barang-barang AS. AS kemudian menaikkan tarif hingga total 104%, yang dibalas China dengan kenaikan menjadi 84%. Setelah respons lanjutan dari Washington, tarif AS terhadap barang-barang China kini berada di level 125%.
Namun, tarif AS terhadap produk China disebut masih berpotensi lebih tinggi—hingga 145% untuk sebagian produk—karena adanya pungutan sebelumnya yang dikaitkan dengan perusahaan yang memproduksi fentanil.
Dari pihak China, Kementerian Luar Negeri menggambarkan kebijakan Gedung Putih sebagai “tirani perdagangan”. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan Beijing “dengan tegas menentang dan tidak akan pernah menerima praktik hegemonik dan intimidasi seperti itu.” Kementerian Perdagangan China juga menyebut pungutan tambahan AS sebagai “kesalahan di atas kesalahan” dan menegaskan tidak akan menerima apa yang mereka sebut sebagai “aksi pemerasan” dari AS.
Sementara itu, Trump menyatakan masih berharap tercapai kesepakatan dengan Beijing dan menilai kesepakatan itu akan “berakhir dengan hasil yang sangat baik bagi kedua negara.” Di sisi lain, Trump juga menuduh China tidak menghormati AS dan “merampok” AS.
Sejumlah pengamat menilai situasi saat ini mengarah pada kebuntuan. Penasihat senior di China Center, lembaga kajian The Conference Board, Alfredo Montufar-Helu, mengatakan keliru jika menganggap China akan mundur dan mencabut tarif secara sepihak. Menurutnya, langkah demikian akan membuat China tampak lemah dan justru mendorong AS menuntut lebih banyak. Ia memperingatkan kondisi ini dapat memicu kesulitan ekonomi jangka panjang.
Di tengah eskalasi tersebut, Presiden China Xi Jinping menyerukan Uni Eropa untuk bergabung dengan Beijing menentang apa yang ia sebut sebagai “praktik intimidasi sepihak” terkait tarif. Seusai pertemuan dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Jumat (11/04), Xi menyatakan “tidak ada pemenang dalam perang tarif” dan mendorong China serta Uni Eropa melanjutkan globalisasi ekonomi. “Melawan dunia hanya akan menyebabkan isolasi,” ujar Xi.
China sebelumnya merespons putaran awal tarif Trump dengan kombinasi kebijakan, termasuk tarif balasan pada impor tertentu dari AS, kontrol ekspor pada logam langka, serta penyelidikan antimonopoli terhadap perusahaan-perusahaan AS, termasuk Google. Dalam perkembangan terbaru, China juga disebut membiarkan mata uangnya, yuan, melemah sehingga ekspor menjadi lebih menarik. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan negara dilaporkan membeli saham—yang oleh sejumlah ekonom dinilai sebagai upaya menstabilkan pasar.
Mary Lovely, pakar perdagangan AS-China di Peterson Institute di Washington DC, menggambarkan situasi ini sebagai “permainan siapa yang dapat menanggung lebih banyak rasa sakit,” seraya menambahkan bahwa pembahasan kini tidak lagi berfokus pada keuntungan. Menurut Lovely, meskipun ekonomi China melambat, Beijing dinilai mungkin bersedia menanggung tekanan ekonomi untuk menghindari kesan menyerah terhadap apa yang mereka yakini sebagai agresi AS.
Tekanan domestik di China juga menjadi perhatian. Negara itu masih menghadapi krisis pasar properti yang berkepanjangan dan meningkatnya pengangguran, sementara belanja masyarakat dinilai melemah. Pemerintah daerah yang terlilit utang juga disebut kesulitan meningkatkan investasi atau memperluas jaring pengaman sosial. Peneliti senior di Mossavar-Rahmani Center for Business and Government, Harvard Kennedy School, Andrew Collier, mengatakan tarif memperburuk masalah tersebut. Jika ekspor China terpukul, pemasukan negara berpotensi terdampak signifikan.
Dampak perang tarif tidak hanya dirasakan China. Berdasarkan data Kantor Perwakilan Dagang AS, AS mengimpor barang senilai US$438 miliar dari China pada 2024, sementara ekspor AS ke China senilai US$143 miliar. Dengan demikian, defisit perdagangan AS terhadap China tercatat US$295 miliar. Di tengah perubahan tarif yang cepat, belum jelas bagaimana AS dapat menemukan pengganti barang-barang asal China dalam waktu singkat.
Kepala Kebijakan Perdagangan Hinrich Foundation di Singapura, Deborah Elms, menekankan bahwa keterkaitan ekonomi kedua negara tidak hanya soal barang fisik, tetapi juga investasi, perdagangan digital, dan aliran data. Ia juga menilai, di luar tarif, masih ada cara lain yang dapat digunakan kedua negara untuk saling menekan.
Ketidakpastian turut memukul pasar global yang dilaporkan merosot sejak pekan sebelumnya, ketika tarif baru Trump terhadap hampir setiap negara mulai berlaku. Sejumlah analis menilai dampak terbesar dapat menghantam ekonomi Asia. Disebutkan, tarif untuk China akan naik menjadi 54%, Vietnam menjadi 46%, Kamboja 49%, dan Indonesia 32%.
Negara-negara lain juga mengamati ke mana barang-barang China yang tidak lagi masuk ke pasar AS akan dialihkan. Elms memperkirakan sebagian dapat mengalir ke pasar lain seperti Asia Tenggara, di saat negara-negara tersebut juga menghadapi tarif mereka sendiri dan harus memikirkan strategi penjualan di pasar alternatif.
Di tengah eskalasi, peluang negosiasi tetap menjadi tanda tanya. Dalam unggahan di Truth Social, Trump memperingatkan bahwa “semua pembicaraan dengan China” terkait permintaan pertemuan akan dihentikan. Ia juga menyatakan negara mana pun yang membalas AS dengan tarif tambahan akan segera dikenai tarif baru yang jauh lebih tinggi. Beijing menanggapi dengan menegaskan bahwa menekan atau mengancam China bukan cara yang tepat.
Juru bicara Kedutaan Besar China, Liu Pengyu, menyebut langkah AS atas nama “timbal balik” sebagai tindakan yang mengutamakan kepentingan egois dengan mengorbankan kepentingan negara lain dan menempatkan “Amerika” di atas aturan internasional. Ia menyebutnya sebagai bentuk unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi.
Dari Gedung Putih, Trump juga menyinggung kemungkinan tarif bersifat permanen sekaligus membuka peluang perundingan. Ia merujuk pada utang AS sebesar US$36 triliun dan mengatakan AS akan berbicara dengan China serta negara lain untuk membuat “kesepakatan yang adil dan kesepakatan yang baik.” “Sekarang Amerika yang utama,” kata Trump.
Di luar pertarungan tarif, tujuan akhir kebijakan Trump masih diperdebatkan. Salah satu teori yang beredar adalah rencana yang disebut “kesepakatan Mar-a-Lago”, yang dikaitkan dengan upaya memaksa mitra dagang AS melemahkan dolar AS agar ekspor AS lebih kompetitif dan mengurangi nilai cadangan mata uang AS di China. Penasihat ekonomi Trump, Stephen Miran, disebut-sebut mendorong gagasan itu, meski Miran membantah bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pemerintahan Trump.
Sejak rencana tarif diumumkan, berbagai penjelasan dari pejabat Gedung Putih disebut kerap berbeda-beda—mulai dari tujuan meningkatkan pendapatan dan melindungi industri AS, hingga tarif sebagai alat negosiasi. Tarif juga digambarkan bisa permanen atau sementara, serta diarahkan untuk mendorong kesepakatan individual maupun perjanjian besar. Ketidakjelasan itu membuat arah perang dagang AS-China, serta dampaknya bagi ekonomi global, masih sulit diprediksi.
