Pemerintah China menyatakan tetap menjaga komunikasi dengan Amerika Serikat terkait rencana kunjungan Presiden AS Donald Trump ke China, meski Trump menyebut ingin menunda agenda pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan kedua negara masih berkoordinasi mengenai rencana kunjungan tersebut, termasuk soal tanggal pelaksanaannya. Namun, ia tidak merinci kapan jadwal pengganti akan ditetapkan apabila penundaan benar terjadi.
Trump pada Senin (16/3) menyampaikan keinginannya menunda kunjungan ke Beijing selama sekitar satu bulan karena perang yang sedang berlangsung dengan Iran. Sebelumnya, Trump dijadwalkan mengunjungi Beijing pada 31 Maret hingga 2 April 2026.
Dalam pernyataannya kepada wartawan di Ruang Oval, Trump mengatakan ingin tetap berada di Amerika Serikat saat operasi “Epic Fury”—perang AS-Israel melawan Iran yang disebut berlangsung sejak 28 Februari 2026—masih berjalan. Ia juga menyebut AS telah meminta China untuk menunda pertemuannya dengan Xi, seraya menyatakan menantikan pertemuan tersebut dan menilai hubungan kedua pemimpin “sangat baik”.
Lin Jian juga menanggapi pertanyaan mengenai dugaan bahwa penundaan dilakukan karena China dinilai tidak membantu meredakan ketegangan di Selat Hormuz. Menurutnya, anggapan itu keliru. Ia menyebut pihak AS telah memberikan klarifikasi terbuka terhadap laporan media yang disebutnya tidak benar, dan menegaskan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait isu Selat Hormuz.
Di tengah dinamika rencana kunjungan itu, pejabat ekonomi senior AS dan China menggelar pertemuan tingkat tinggi di Paris pada 15–16 Maret 2026. Pertemuan dipimpin Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, dengan pembahasan yang disinyalir terutama berfokus pada isu perdagangan, termasuk penjelasan kebijakan tarif baru pemerintahan Trump.
Pembahasan tarif terjadi setelah Mahkamah Agung pada Februari memutuskan Trump tidak dapat menggunakan undang-undang darurat era 1970-an untuk memberlakukan tarif besar tanpa persetujuan Kongres. Pemerintahan Trump disebut tengah mencari kerangka hukum berbeda untuk menerapkan tarif baru.
Pekan lalu, pemerintah AS juga membuka penyelidikan berdasarkan Section 301 dari Trade Act 1974 terhadap China dan sejumlah negara lain terkait dugaan praktik kelebihan kapasitas industri dan kerja paksa.
Negosiasi perdagangan antara kedua negara telah berlangsung dalam beberapa putaran sejak tahun lalu, dipimpin Bessent dan He di berbagai kota, termasuk Jenewa, Stockholm, dan Kuala Lumpur. Rangkaian pembicaraan itu juga disebut mempersiapkan pertemuan Trump dan Xi pada akhir Oktober di Korea Selatan, ketika kedua presiden menyepakati tidak adanya perang dagang antara kedua negara selama satu tahun.
Di sisi lain, Trump diketahui terus menekan negara-negara yang bergantung pada minyak Timur Tengah untuk mengirim kapal perang guna mengamankan jalur pelayaran penting. Ia mengklaim banyak negara telah bersiap membantu, meski tidak menyebut negara mana yang mendukung dan mana yang tidak. Trump juga mengeluhkan sebagian sekutu AS enggan terlibat meski, menurutnya, AS telah membantu mereka selama bertahun-tahun.
