Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan diplomasi ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto melalui kunjungan ke berbagai negara berkontribusi menahan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri. Ia menilai langkah tersebut membantu menjaga pertumbuhan industri tetap stabil di tengah tekanan ekonomi global.
“Semua hal yang dilakukan Kabinet Merah Putih, termasuk Bapak Presiden, proaktif ke berbagai negara berkunjung dan melakukan diplomasi ekonomi, semua itu menghambat apa yang disebut PHK,” kata Muhaimin saat menghadiri Rapat Kerja Nasional sekaligus penandatanganan nota kesepahaman bersama Universitas Terbuka di Bogor, Kamis (9/4/2026).
Menurutnya, aktivitas industri perlu terus bergerak agar tidak terjadi gelombang PHK massal seperti yang dikhawatirkan. Ia juga menyebut bahwa beberapa tahun terakhir tidak terjadi PHK massal.
Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026 menunjukkan perubahan pada struktur kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk rentan miskin tercatat sekitar 67,93 juta jiwa atau naik 24,12 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, kelompok masyarakat dalam kategori menuju kelas menengah tercatat turun signifikan menjadi 141,95 juta jiwa atau turun 50,41 persen.
BPS juga mencatat jumlah penduduk kelas menengah sekitar 46,71 juta jiwa atau 16,59 persen, sedangkan kelas atas sekitar 1,18 juta jiwa atau 0,42 persen. Adapun jumlah penduduk miskin berada di kisaran 23,85 juta jiwa atau naik 8,47 persen.
Muhaimin mengakui peningkatan kelompok rentan miskin terjadi di tengah berbagai tekanan, baik dari kondisi ekonomi global maupun tantangan domestik. “Jumlah kelompok rentan masih sangat besar dan meningkat di tengah berbagai tantangan dan krisis nasional maupun ekonomi di tingkat global,” ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah berupaya menjaga agar kelompok kelas menengah tidak terus tergerus oleh tekanan ekonomi. Menurutnya, Presiden telah menginstruksikan seluruh jajaran kabinet untuk bekerja maksimal guna menahan laju PHK sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
