Surabaya, Jawa Timur — Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bidang Hukum, HAM, dan Hikmah/Kebijakan Publik Busyro Muqoddas menyatakan sejumlah konflik sengketa lahan dan pencemaran lingkungan di Indonesia berhubungan dengan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pernyataan itu disampaikan Busyro dalam Diskusi Publik yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur. Menurutnya, berbagai konflik tersebut memiliki kesamaan karakteristik, yakni lahan yang menjadi objek konflik merupakan lahan yang diproyeksikan menjadi bagian dari PSN.
Busyro mencontohkan konflik sengketa lahan, pencemaran lingkungan, serta kriminalisasi warga yang terjadi di Pulau Rempang di Provinsi Riau, Ternate, Morowali, dan Desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah. Ia menilai rangkaian peristiwa itu memiliki hulu persoalan yang berkaitan dengan kebijakan Program Strategis Nasional.
Ia juga menyebut, berdasarkan riset dan temuan yang dilakukan bersama sejumlah lembaga riset yang dinilainya kredibel, konflik-konflik tersebut menunjukkan kesamaan berupa hilirisasi tambang yang bersumber dari kebijakan di tingkat hulu. Busyro mengaitkannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), serta aturan terkait lain yang diimplementasikan dalam PSN sejak era Presiden Joko Widodo.
Busyro mengatakan telah melaporkan sejumlah temuan kepada aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menurutnya memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas pencegahan agar konflik serupa tidak terus terjadi.
Dalam kesempatan tersebut, Busyro berharap kader Muhammadiyah di berbagai daerah, khususnya di Jawa Timur, lebih peka terhadap isu lingkungan demi menjaga kedaulatan alam. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keselarasan antara manusia dan alam agar sengketa lahan dan pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan PSN tidak terjadi di Jawa Timur.
“Semoga tidak sampai terjadi hal serupa di Jawa Timur,” kata Busyro.
